4 Pemberontakan Besar yang Mengguncang Indonesia: Sejarah, Penyebab, dan Dampaknya bagi Bangsa

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945 menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dari dalam maupun luar negeri. Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh Indonesia adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan pusat atau ingin memisahkan diri dari Indonesia. Pemberontakan-pemberontakan ini mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia yang baru terbentuk.

Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1945 hingga 1965 dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

• Pemberontakan yang bersifat komunis, seperti pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965.
• Pemberontakan yang bersifat separatis, seperti pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) pada tahun 1950 dan pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta) pada tahun 1958.
• Pemberontakan yang bersifat agamis, seperti pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo, Amir Fatah, Daud Beureueh, Kahar Muzakkar, dan Ibnu Hajar pada tahun 1949 hingga 1962.
• Pemberontakan yang bersifat militer, seperti pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dipimpin oleh Raymond Westerling pada tahun 1950 dan pemberontakan Andi Aziz pada tahun 1953.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang latar belakang, jalannya, dan dampak dari masing-masing pemberontakan tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menumpasnya.

Pemberontakan PKI Madiun

Latar Belakang

Pada bulan Juli 1948, Musso, salah satu tokoh komunis Indonesia yang pernah menjadi ketua PKI (Partai Komunis Indonesia) sebelum dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1943, kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Ia berusaha untuk merebut kepemimpinan PKI dari Amir Syarifuddin, mantan perdana menteri yang juga anggota PKI. Musso menuduh Amir Syarifuddin sebagai pengkhianat revolusi karena bekerja sama dengan Soekarno dan Hatta dalam membentuk kabinet demokrasi parlementer.

Musso kemudian membentuk konsep Jalan Baru, yaitu sebuah rencana untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis dengan cara melakukan kudeta terhadap pemerintahan pusat. Ia mendapat dukungan dari beberapa organisasi sayap kiri, seperti PBI (Persatuan Buruh Indonesia), PSI (Partai Sosialis Indonesia), dan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Ia juga mendapat bantuan dari Uni Soviet yang berjanji akan memberikan bantuan militer dan ekonomi.

Jalannya

Pada tanggal 18 September 1948, Musso mengumumkan pembentukan Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Madiun, Jawa Timur. FDR adalah sebuah koalisi antara PKI dan organisasi-organisasi sayap kirinya. FDR juga mengklaim telah mengambil alih kekuasaan di beberapa daerah strategis di Jawa Timur, seperti Surakarta, Madura, Kediri, Blitar, dan Malang. FDR juga menyatakan bahwa Soekarno dan Hatta telah ditangkap dan digantikan oleh Musso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri.

Namun, klaim FDR tersebut ternyata tidak benar. Soekarno dan Hatta masih berada di Yogyakarta dan segera mengeluarkan perintah untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun. Pasukan TNI yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Letnan Kolonel Suharto bergerak cepat untuk menguasai kembali daerah-daerah yang dikuasai oleh FDR. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan TNI dan pasukan FDR yang sebagian besar terdiri dari bekas anggota BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan TKR (Tentara Keamanan Rakyat).

Pada tanggal 30 September 1948, pasukan TNI berhasil merebut kembali Madiun dari tangan FDR. Musso berhasil melarikan diri ke pegunungan, tetapi kemudian tewas dalam baku tembak dengan pasukan TNI pada tanggal 31 Oktober 1948. Amir Syarifuddin ditangkap dan diadili oleh pengadilan militer. Ia dihukum mati dan dieksekusi pada tanggal 19 Desember 1948.

Dampak

Pemberontakan PKI Madiun memiliki dampak yang besar bagi Indonesia, baik secara politik, militer, maupun internasional. Secara politik, pemberontakan PKI Madiun menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah, antara partai-partai politik, dan antara pemerintah dan rakyat. Pemberontakan PKI Madiun juga memperkuat posisi Soekarno sebagai pemimpin nasional yang mampu menyelesaikan krisis dengan bijaksana.

Secara militer, pemberontakan PKI Madiun menunjukkan bahwa TNI adalah kekuatan yang loyal dan profesional dalam menjaga kedaulatan negara. Pemberontakan PKI Madiun juga meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi ancaman-ancaman lain yang muncul setelahnya.

Secara internasional, pemberontakan PKI Madiun menarik perhatian dunia terhadap Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama dengan Belanda dan Uni Soviet. Belanda menganggap pemberontakan PKI Madiun sebagai bukti bahwa Indonesia tidak mampu menjaga stabilitas dan keamanan di dalam negerinya. Belanda kemudian melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948, yang bertepatan dengan eksekusi Amir Syarifuddin. Uni Soviet, di sisi lain, mengutuk pemberontakan PKI Madiun sebagai sebuah kesalahan taktis yang merugikan perjuangan revolusi Indonesia. Uni Soviet kemudian menghentikan bantuan-bantuannya kepada Indonesia.

Pemberontakan DI/TII

Latar Belakang

Pada tahun 1949, S.M. Kartosuwiryo, seorang tokoh Islam yang pernah menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Barat. Ia menolak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 karena ia menganggap bahwa Indonesia tidak menerapkan syariat Islam secara murni. Ia juga menolak Pancasila sebagai dasar negara karena ia menganggap bahwa Pancasila tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kartosuwiryo kemudian membentuk Tentara Islam Indonesia (TII) sebagai sayap militer dari NII. TII bergerilya di daerah-daerah pedesaan Jawa Barat dengan melakukan serangan-serangan terhadap pasukan TNI, polisi, pegawai negeri sipil, dan warga sipil yang dianggap sebagai musuh atau pengkhianat. TII juga melakukan aksi-aksi penculikan, pembunuhan, perampokan, dan pemerasan terhadap penduduk setempat.

Selain Kartosuwiryo, ada beberapa tokoh lain yang juga mendirikan DI/TII di daerah-daerah lain di Indonesia, seperti:

• Amir Fatah di Jawa Tengah pada tahun 1953.
• Daud Beureueh di Aceh pada tahun 1953.
• Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan pada tahun 1953.
• Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan pada tahun 1955.

Pemberontakan-pemberontakan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mendirikan negara Islam di wilayah-wilayah yang mereka kuasai.

Jalannya

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menghadapi pemberontakan DI/TII. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menumpas pemberontakan DI/TII, baik secara militer, politik, maupun sosial. Secara militer, pemerintah Indonesia mengerahkan pasukan TNI dan polisi untuk melakukan operasi-operasi penumpasan terhadap DI/TII. Secara politik, pemerintah Indonesia melakukan dialog dan negosiasi dengan beberapa tokoh DI/TII yang bersedia berdamai. Secara sosial, pemerintah Indonesia melakukan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang menjadi basis DI/TII.

Berikut adalah beberapa contoh operasi penumpasan dan perjanjian damai yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap DI/TII:

• Operasi 17 Agustus pada tahun 1954, yang berhasil menangkap Amir Fatah di Jawa Tengah.
• Operasi Kikis pada tahun 1957, yang berhasil menangkap Daud Beureueh di Aceh.
• Perjanjian Damai Banda Atjeh pada tanggal 25 Agustus 1962, yang ditandatangani oleh Daud Beureueh dan Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat.
• Operasi Merdeka pada tahun 1962, yang berhasil menangkap Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan.
• Perjanjian Damai Banjar Masin pada tanggal 24 April 1963, yang ditandatangani oleh Ibnu Hajar dan Gubernur Kalimantan Selatan Soemarno.
• Operasi Jaya Wijaya pada tahun 1962, yang berhasil mengepung Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.
• Operasi Wibawa pada tahun 1965, yang berhasil menewaskan Kahar Muzakkar dalam baku tembak di Pegunungan Latimojong, Sulawesi Selatan.
• Operasi Khusus pada tahun 1962, yang berhasil menangkap Kartosuwiryo di Jawa Barat.
• Pengadilan Militer Luar Biasa pada tanggal 4 September 1962, yang menghukum mati Kartosuwiryo dan dieksekusi pada tanggal 5 September 1962.

Dampak

Pemberontakan DI/TII memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia, baik secara nasional maupun regional. Secara nasional, pemberontakan DI/TII menguji kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya. Pemberontakan DI/TII juga menguji komitmen Indonesia untuk menjalankan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman tersebut. Pemberontakan DI/TII juga mempengaruhi perkembangan politik dan ekonomi Indonesia di masa-masa selanjutnya.

Secara regional, pemberontakan DI/TII memberikan pengaruh kepada gerakan-gerakan Islam lainnya di dunia. Pemberontakan DI/TII menjadi salah satu inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam radikal dan terorisme yang muncul di berbagai belahan dunia. Pemberontakan DI/TII juga menjadi salah satu contoh bagi gerakan-gerakan separatis dan otonomi daerah yang muncul di beberapa wilayah di Indonesia.

Pemberontakan RMS

Latar Belakang

Pada tanggal 25 April 1950, sehari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda, sekelompok orang Maluku yang terdiri dari mantan anggota KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda dan beberapa tokoh politik Maluku mendeklarasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon. Mereka menolak bergabung dengan RIS karena mereka merasa tidak mendapat perlakuan yang adil dari pemerintah pusat. Mereka juga merasa memiliki hak untuk membentuk negara sendiri karena mereka pernah menjadi bagian dari negara boneka Belanda, yaitu Negara Indonesia Timur (NIT).

Pemimpin RMS adalah Dr. Soumokil, seorang pengacara dan mantan menteri kehakiman NIT. Ia membentuk pemerintahan RMS yang terdiri dari presiden, wakil presiden, perdana menteri, dan kabinet. Ia juga membentuk angkatan perang RMS yang terdiri dari mantan anggota KNIL dan beberapa kelompok bersenjata setempat.

Jalannya

Pemerintah RIS tidak mengakui keberadaan RMS dan menganggapnya sebagai pemberontakan yang harus ditumpas. Pemerintah RIS mengerahkan pasukan TNI dan polisi untuk melakukan operasi penumpasan terhadap RMS. Operasi penumpasan ini berlangsung selama beberapa tahun dengan berbagai tahapan, yaitu:

• Operasi Polisionil pada tahun 1950, yang berhasil merebut kembali Ambon dari tangan RMS.
• Operasi 7 Desember pada tahun 1950, yang berhasil merebut kembali Seram dari tangan RMS.
• Operasi Sapta Marga pada tahun 1952, yang berhasil merebut kembali Buru dari tangan RMS.
• Operasi Trikora pada tahun 1962, yang berhasil merebut kembali Pulau-pulau Lease (Haruku, Saparua, Nusalaut, dan Molana) dari tangan RMS.

Selama operasi penumpasan ini, banyak pertempuran sengit terjadi antara pasukan TNI dan pasukan RMS. Salah satu pertempuran terbesar adalah Pertempuran Luhu pada tanggal 15 Juli 1950, yang menewaskan lebih dari 500 orang dari kedua belah pihak. Selain itu, banyak pula korban sipil yang tewas atau mengungsi akibat operasi penumpasan ini.

Pemimpin RMS, Dr. Soumokil, berhasil melarikan diri ke Pulau Seram setelah Ambon jatuh ke tangan TNI. Ia kemudian bergerilya di hutan-hutan Seram dengan sekelompok pengikutnya. Ia juga berusaha mendapatkan bantuan dari negara-negara asing, terutama Belanda dan Amerika Serikat. Namun, upaya-upaya ini tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Pada tanggal 2 April 1963, Dr. Soumokil ditangkap oleh pasukan TNI di Desa Manusela, Seram. Ia kemudian diadili oleh pengadilan militer di Ambon. Ia dihukum mati dan dieksekusi pada tanggal 12 April 1966.

Dampak

Pemberontakan RMS memiliki dampak yang cukup besar bagi Indonesia, baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional, pemberontakan RMS menimbulkan trauma dan luka bagi masyarakat Maluku yang terpecah menjadi dua kubu, yaitu pro-RMS dan pro-Indonesia. Pemberontakan RMS juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi bagi masyarakat Maluku yang mengalami kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Pemberontakan RMS juga mempengaruhi perkembangan politik dan keamanan Indonesia di masa-masa selanjutnya.

Secara internasional, pemberontakan RMS menarik perhatian dunia terhadap Indonesia. Pemberontakan RMS juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama dengan Belanda dan Amerika Serikat. Belanda menganggap pemberontakan RMS sebagai sebuah perjuangan rakyat Maluku untuk menentukan nasib sendiri. Belanda kemudian memberikan suaka politik kepada sebagian besar mantan anggota KNIL dan tokoh-tokoh politik Maluku yang melarikan diri ke Belanda setelah operasi penumpasan. Amerika Serikat, di sisi lain, menganggap pemberontakan RMS sebagai sebuah ancaman komunis yang harus dicegah. Amerika Serikat kemudian memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Indonesia untuk menumpas pemberontakan RMS.

Pemberontakan PRRI/Permesta

Latar Belakang

Pada tahun 1957, beberapa tokoh militer dan politik dari Sumatera dan Sulawesi mengadakan pertemuan rahasia di Padang Panjang, Sumatera Barat. Mereka membentuk sebuah gerakan yang bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI adalah sebuah gerakan yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih besar, pembagian kekayaan alam yang lebih adil, dan reformasi politik dan ekonomi yang lebih demokratis. PRRI juga menolak kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dianggap merugikan daerah-daerah, seperti pembubaran partai-partai politik, pengangkatan pejabat-pejabat sipil, dan pengenaan pajak-pajak.

Pemimpin PRRI adalah Kolonel Maludin Simbolon, seorang perwira TNI yang pernah menjadi gubernur militer Sumatera Tengah. Ia membentuk pemerintahan PRRI yang terdiri dari presiden, wakil presiden, perdana menteri, dan kabinet. Ia juga membentuk angkatan perang PRRI yang terdiri dari mantan anggota TNI dan beberapa kelompok bersenjata setempat.

Selain PRRI, ada juga sebuah gerakan serupa yang muncul di Sulawesi, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Permesta adalah sebuah gerakan yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih besar, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Permesta juga menolak kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan kepentingan daerah-daerah, seperti penempatan pasukan TNI, pengiriman bantuan-bantuan, dan penanganan konflik-konflik.

Pemimpin Permesta adalah Letnan Kolonel Ventje Sumual, seorang perwira TNI yang pernah menjadi gubernur militer Sulawesi Utara. Ia membentuk pemerintahan Permesta yang terdiri dari presiden, wakil presiden, perdana menteri, dan kabinet. Ia juga membentuk angkatan perang Permesta yang terdiri dari mantan anggota TNI dan beberapa kelompok bersenjata setempat.

Pada tanggal 15 Februari 1958, PRRI dan Permesta mengumumkan bergabung menjadi satu gerakan dengan nama PRRI/Permesta. Mereka juga mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan di beberapa provinsi di Sumatera dan Sulawesi. Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak mengakui pemerintahan pusat di Jakarta dan akan membentuk negara baru dengan nama Republik Indonesia Federal (RIF).

Jalannya

Pemerintah Indonesia tidak mengakui keberadaan PRRI/Permesta dan menganggapnya sebagai pemberontakan yang harus ditumpas. Pemerintah Indonesia mengerahkan pasukan TNI dan polisi untuk melakukan operasi penumpasan terhadap PRRI/Permesta. Operasi penumpasan ini berlangsung selama beberapa tahun dengan berbagai tahapan, yaitu:

• Operasi 17 Agustus pada tahun 1958, yang berhasil merebut kembali Medan dari tangan PRRI.
• Operasi Garuda pada tahun 1958, yang berhasil merebut kembali Makassar dari tangan Permesta.
• Operasi Merdeka pada tahun 1959, yang berhasil merebut kembali Manado dari tangan Permesta.
• Operasi Mandala pada tahun 1961, yang berhasil merebut kembali Padang dari tangan PRRI.

Selama operasi penumpasan ini, banyak pertempuran sengit terjadi antara pasukan TNI dan pasukan PRRI/Permesta. Salah satu pertempuran terbesar adalah Pertempuran Bukittinggi pada tanggal 5 Maret 1958, yang menewaskan lebih dari 1000 orang dari kedua belah pihak. Selain itu, banyak pula korban sipil yang tewas atau mengungsi akibat operasi penumpasan ini.

Pemimpin PRRI/Permesta tidak hanya menghadapi tekanan dari pemerintah pusat, tetapi juga dari negara-negara asing. Beberapa negara asing, terutama Amerika Serikat dan Inggris, memberikan dukungan kepada PRRI/Permesta dengan cara menyediakan senjata, amunisi, dan pesawat terbang. Salah satu contoh adalah Operasi Haik, yaitu sebuah operasi rahasia yang dilakukan oleh CIA (Central Intelligence Agency) untuk membantu PRRI/Permesta dengan cara menyelundupkan senjata dan amunisi melalui Filipina. Namun, operasi ini gagal karena pesawat-pesawat CIA yang membawa senjata dan amunisi tersebut berhasil ditembak jatuh oleh pasukan TNI.

Pemimpin PRRI/Permesta juga menghadapi perpecahan dan pengkhianatan di dalam gerakan mereka sendiri. Beberapa tokoh PRRI/Permesta, seperti Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Barlian, dan Kolonel Simbolon, memutuskan untuk menyerah kepada pemerintah pusat dan mengakui kesalahan mereka. Beberapa tokoh PRRI/Permesta lainnya, seperti Letnan Kolonel Sumual, Letnan Kolonel Sutopo, dan Letnan Kolonel Sutikno Slamet, melarikan diri ke luar negeri dan mendirikan pemerintahan PRRI/Permesta di pengasingan.

Pada tanggal 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa pemberontakan PRRI/Permesta telah berakhir secara resmi. Ia juga mengumumkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan amnesti kepada para anggota PRRI/Permesta yang bersedia kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Dampak

Pemberontakan PRRI/Permesta memiliki dampak yang cukup besar bagi Indonesia, baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional, pemberontakan PRRI/Permesta menimbulkan kerugian dan kerusakan yang besar bagi infrastruktur, ekonomi, dan sosial di daerah-daerah yang menjadi basis PRRI/Permesta. Pemberontakan PRRI/Permesta juga menimbulkan ketegangan dan konflik antara pusat dan daerah, antara militer dan sipil, dan antara etnis-etnis yang berbeda. Pemberontakan PRRI/Permesta juga mempengaruhi perkembangan politik dan keamanan Indonesia di masa-masa selanjutnya.

Secara internasional, pemberontakan PRRI/Permesta menarik perhatian dunia terhadap Indonesia. Pemberontakan PRRI/Permesta juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat dan Inggris menganggap pemberontakan PRRI/Permesta sebagai sebuah perjuangan rakyat Indonesia untuk menentang komunisme yang didukung oleh Uni Soviet dan China. Amerika Serikat dan Inggris kemudian memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada PRRI/Permesta untuk menggoyang stabilitas pemerintahan Soekarno. Namun, setelah pemberontakan PRRI/Permesta gagal, Amerika Serikat dan Inggris mengubah sikap mereka dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Indonesia.

Kesimpulan

Dari artikel ini, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia telah mengalami berbagai pemberontakan yang mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia yang baru terbentuk. Pemberontakan-pemberontakan ini memiliki latar belakang, jalannya, dan dampaknya masing-masing. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan ini dengan cara militer, politik, maupun sosial. Pemerintah Indonesia juga telah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dari dalam maupun luar negeri dalam menyelesaikan pemberontakan-pemberontakan ini.

Sumber:
(1) Materi – Perjuangan Melawan Ancaman Pemberontakan – Zenius Education. https://www.zenius.net/lp/topic/c6905/zenius/.
(2) Pendahuluan Perjuangan Melawan Ancaman Pemberontakan. https://www.zenius.net/materi-belajar/sejarah-indonesia-lp13352/perjuangan-melawan-ancaman-pemberontakan-k13r-k12-kumer-fase-f-lp13936/pendahuluan-perjuangan-melawan-ancaman-pemberontakan%20%3E%20siapa-yang-memberontak-lp14014-lu103240/.
(3) Sejarah Indonesia – Upaya Bangsa Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman …. http://www.smkkehutananrimbataruna.sch.id/2020/05/sejarah-indonesia-upaya-bangsa.html.
(4) Perjuangan Melawan Ancaman Pemberontakan Flashcards Preview – Brainscape. https://www.brainscape.com/flashcards/perjuangan-melawan-ancaman-pemberontakan-9826735/packs/17371549.
(5) Soal UAS Sejarah Indonesia: Perjuangan Menghadapi Integrasi Bangsa. https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/18/154504269/soal-uas-sejarah-indonesia-perjuangan-menghadapi-integrasi-bangsa.