Politik Dalam Negeri Orde Baru

Orde Baru adalah nama yang diberikan untuk periode pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soeharto, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru lahir dari krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada masa Orde Lama, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Orde Baru mengusung visi untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan pembangunan nasional, dengan mengedepankan ideologi Pancasila dan nasionalisme. Namun, Orde Baru juga dikenal sebagai rezim yang otoriter, korup, dan represif, yang menindas berbagai bentuk oposisi dan kritik.

Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa aspek penting dari politik dalam negeri Orde Baru, yaitu:

• Dasar kebijakan politik dalam negeri Orde Baru
• Bentuk-bentuk kebijakan politik dalam negeri Orde Baru
• Dampak positif dan negatif kebijakan politik dalam negeri Orde Baru

Dasar Kebijakan Politik Dalam Negeri Orde Baru

Sebelum menerapkan kebijakan politik dalam negeri, Orde Baru harus terlebih dahulu membangun landasan hukum dan legitimasi untuk berkuasa. Hal ini dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

• Pemberian Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situasi darurat akibat konflik politik dan sosial yang terjadi pasca G30S/PKI.
• Penetapan Soeharto sebagai Pejabat Presiden oleh Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tanggal 12 Maret 1967. Sidang ini juga mencabut mandat Presiden Soekarno dan menetapkan lima tuntutan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara.
• Pengukuhan Soeharto sebagai Presiden definitif oleh Sidang Umum MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. Sidang ini juga menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai ideologi negara.
• Pembentukan Kabinet Ampera I pada tanggal 28 Juli 1966 sebagai kabinet pertama Orde Baru. Kabinet ini berdasarkan TAP MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif¹. Kabinet ini kemudian dilanjutkan dengan Kabinet Pembangunan I pada tahun 1968.
• Penerbitan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada tahun 1978 sebagai pedoman moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. P4 berisi lima sila Pancasila yang dijabarkan menjadi sembilan butir².

Bentuk-Bentuk Kebijakan Politik Dalam Negeri Orde Baru

Setelah memiliki dasar kebijakan politik dalam negeri, Orde Baru melaksanakan berbagai bentuk kebijakan politik dalam negeri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Beberapa bentuk kebijakan politik dalam negeri Orde Baru adalah:

• Penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai politik menjadi tiga partai saja, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Hal ini dilakukan untuk mengurangi perpecahan dan persaingan politik yang dianggap mengganggu stabilitas nasional³.
• Pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali, mulai dari tahun 1971 hingga 1997. Pemilihan umum ini dimenangkan secara mutlak oleh Golkar, yang merupakan partai pendukung pemerintah. Pemilihan umum ini dikritik sebagai pemilihan yang tidak demokratis, karena adanya intimidasi, manipulasi, dan kecurangan⁴.
• Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang berarti ABRI memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai alat pembangunan nasional. Dwifungsi ABRI memberikan peran besar bagi ABRI dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. ABRI juga mendapatkan kursi khusus di parlemen dan pemerintahan.
• Pembatasan dan pengawasan terhadap kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Orde Baru melarang adanya gerakan atau organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti komunisme, Islamisme, separatisme, dan lain-lain. Orde Baru juga mengontrol media massa, pendidikan, seni, dan budaya, untuk mencegah adanya kritik atau oposisi terhadap pemerintah.

Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Politik Dalam Negeri Orde Baru

Kebijakan politik dalam negeri Orde Baru memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Beberapa dampak positif adalah:

• Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan nasional yang relatif terjaga selama lebih dari tiga dekade. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial.
• Terlaksananya pembangunan infrastruktur dan industri di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini meningkatkan konektivitas dan produktivitas nasional.
• Terbentuknya kesatuan nasional yang kuat berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Hal ini mengatasi potensi disintegrasi bangsa akibat perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Beberapa dampak negatif adalah:

• Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang masif dan sistematis oleh aparat negara. Hal ini meliputi pembunuhan, penahanan, penyiksaan, penghilangan paksa, penculikan, pembredelan, pembubaran paksa, dan lain-lain terhadap para aktivis, mahasiswa, wartawan, seniman, tokoh agama, tokoh politik, dan rakyat biasa yang dianggap sebagai lawan atau ancaman bagi pemerintah.
• Terbentuknya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai lapisan pemerintahan dan masyarakat. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar antara golongan kaya dan miskin.
• Terhambatnya perkembangan demokrasi dan partisipasi politik rakyat. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pemilihan umum yang tidak adil, dominasi satu partai politik (Golkar), peran militer yang berlebihan (dwifungsi ABRI), serta pengendalian ideologi dan informasi oleh pemerintah.

Sumber:
(1) Kebijakan Politik Dalam Negeri pada Masa Orde Baru – Zenius Education. https://www.zenius.net/blog/kebijakan-politik-dalam-negeri-orde-baru.
(2) Perkembangan Politik pada Masa Orde Baru – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/27/113000769/perkembangan-politik-pada-masa-orde-baru.
(3) Dampak Positif Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru – Kompas.com. https://www.kompas.com/stori/read/2022/05/05/130000879/dampak-positif-kebijakan-politik-pada-masa-orde-baru.
(4) 3 Bentuk Kebijakan Politik Dalam dan Luar Negeri pada Era Orde Baru. https://kids.grid.id/read/473524745/3-bentuk-kebijakan-politik-dalam-dan-luar-negeri-pada-era-orde-baru.