Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik1. Kurikulum ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain:
- Pengembangan soft skills dan karakter melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila
- Fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam
- Pembelajaran yang fleksibel dan disesuaikan dengan konteks dan muatan lokal
- Projek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan melakukan aksi nyata1
Kurikulum Merdeka merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep Merdeka Belajar yang dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing2. Kurikulum ini juga dikembangkan sebagai respons terhadap krisis dan kesenjangan pembelajaran yang terjadi di Indonesia, terutama akibat pandemi COVID-193.
Meskipun memiliki tujuan dan manfaat yang baik, Kurikulum Merdeka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan berbagai sumber, berikut adalah beberapa kekurangan dari Kurikulum Merdeka:
Kesiapan guru dan sekolah
Salah satu tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah kesiapan guru dan sekolah dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) dan projek penguatan profil pelajar Pancasila. Guru dan sekolah perlu memiliki kemampuan untuk melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan, penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional1. Selain itu, guru juga perlu memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran yang fleksibel, inovatif, dan bermakna bagi peserta didik4.
Untuk mengukur kesiapan guru dan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek telah menyediakan angket kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang dapat diisi oleh guru, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan. Angket ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi pilihan implementasi Kurikulum Merdeka yang sesuai dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan3. Namun, angket ini belum tentu mencerminkan kesiapan sebenarnya dari guru dan sekolah dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka.
Ketersediaan sumber belajar
Kurikulum Merdeka mengharuskan guru untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Hal ini berarti guru perlu memiliki akses terhadap sumber belajar yang bervariasi, relevan, dan berkualitas. Namun, ketersediaan sumber belajar ini mungkin tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber belajar antara lain:
- Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah-daerah tertentu
- Keterbatasan anggaran untuk menyediakan sumber belajar yang memadai
- Keterbatasan literasi digital dari guru dan peserta didik
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum4
Ketersediaan sumber belajar ini penting untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jika sumber belajar tidak tersedia atau tidak memadai, maka guru dan peserta didik akan mengalami kesulitan dalam mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan.
Evaluasi dan pengawasan
Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Hal ini tentu memiliki dampak positif bagi kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal evaluasi dan pengawasan terhadap kualitas dan standar pembelajaran yang dilakukan. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul antara lain:
- Bagaimana cara mengevaluasi capaian pembelajaran peserta didik yang menggunakan kurikulum yang berbeda-beda di setiap satuan pendidikan?
- Bagaimana cara mengawasi konsistensi dan akuntabilitas guru dan sekolah dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) dan projek penguatan profil pelajar Pancasila?
- Bagaimana cara menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pembelajaran bagi peserta didik yang berada di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang?
- Bagaimana cara mengatasi potensi penyalahgunaan keleluasaan kurikulum oleh guru atau sekolah yang tidak bertanggung jawab atau tidak kompeten4?
Evaluasi dan pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa Kurikulum Merdeka dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik, guru, sekolah, dan masyarakat. Jika evaluasi dan pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik, maka Kurikulum Merdeka dapat menjadi bumerang yang merugikan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sumber:
(1) Kurikulum Merdeka – Kemendikbudristek. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/.
(2) Kurikulum Merdeka – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Merdeka.
(3) Kupas Tuntas Kurikulum Merdeka, Begini Konsep & Implementasinya – Ruangguru. https://www.ruangguru.com/blog/kurikulum-merdeka.
(4) APA ITU KURIKULUM MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR. https://www.ainamulyana.com/2022/02/apa-itu-kurikulum-merdeka.html.
(5) Kurikulum Merdeka – Kemendikbudristek. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/capaian-pembelajaran.