Dinamika Nilai-Nilai Pancasila sesuai dengan Perkembangan Zaman

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara dan sumber hukum. Pancasila merupakan hasil perjuangan dan pemikiran para founding fathers yang menggali nilai-nilai luhur dari berbagai budaya, agama, dan suku yang ada di Indonesia. Pancasila juga merupakan jati diri dan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Namun, Pancasila bukanlah doktrin yang kaku dan statis, melainkan sebuah pandangan hidup yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pancasila harus terus diinterpretasikan dan diimplementasikan sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di era globalisasi, demokratisasi, pluralisme, dan krisis sosial-ekonomi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika nilai-nilai Pancasila dalam konteks sejarah dan aktualitas, serta memberikan saran-saran untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Indonesia.

Lima Sila Pancasila dan Makna Serta Implikasinya

Pancasila terdiri dari lima sila yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Lima sila tersebut adalah:

• Ketuhanan Yang Maha Esa: Sila pertama ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila ini juga mengandung makna toleransi, kerukunan, dan kemanusiaan antara umat beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Implikasi dari sila ini adalah bahwa negara harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara, serta mendorong dialog dan kerjasama antaragama dan antarkepercayaan untuk menjaga harmoni sosial.
• Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Sila kedua ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai martabat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, ras, etnis, jenis kelamin, golongan, atau status sosial. Sila ini juga mengandung makna persaudaraan, solidaritas, dan kepedulian sosial antara sesama manusia. Implikasi dari sila ini adalah bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia (HAM) dan menegakkan hukum secara adil bagi seluruh warga negara, serta mendorong partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan nasional.
• Persatuan Indonesia: Sila ketiga ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bersatu dalam keberagaman sebagai satu kesatuan politik yang berdaulat. Sila ini juga mengandung makna nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air antara warga negara Indonesia. Implikasi dari sila ini adalah bahwa negara harus menjaga kedaulatan, integritas, dan kesatuan wilayah Republik Indonesia, serta mendorong rasa bangga dan identitas nasional di kalangan masyarakat.
• Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Sila keempat ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjalankan sistem demokrasi yang berdasarkan pada kehendak rakyat yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Sila ini juga mengandung makna partisipasi politik, aspirasi rakyat, dan keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan rakyat. Implikasi dari sila ini adalah bahwa negara harus menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas, serta mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah dalam membuat kebijakan publik.
• Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Sila kelima ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Sila ini juga mengandung makna pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan hak-hak sosial bagi rakyat. Implikasi dari sila ini adalah bahwa negara harus menyediakan layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup, serta mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi, UMKM, dan BUMN.

Dinamika Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Perkembangan Zaman

Nilai-nilai Pancasila tidak bersifat absolut dan final, melainkan relatif dan kontekstual. Nilai-nilai Pancasila harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah. Berikut adalah beberapa contoh dinamika nilai-nilai Pancasila dalam konteks perkembangan zaman:

• Globalisasi: Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya antarnegara yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama, perdagangan, investasi, pariwisata, dan diplomasi dengan negara-negara lain. Di sisi lain, globalisasi juga membawa ancaman bagi Indonesia, seperti persaingan global yang ketat, dominasi budaya asing, penyebaran ideologi radikal, dan masalah lingkungan global. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman bagi Indonesia untuk menghadapi globalisasi dengan cara yang bijak dan seimbang. Nilai-nilai Pancasila harus mampu menjaga identitas nasional Indonesia yang unik dan beragam, sekaligus menghargai keragaman dunia yang plural dan multikultural.
• Demokratisasi: Demokratisasi adalah proses perubahan sistem politik dari otoriter ke demokratis yang melibatkan partisipasi rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri. Demokratisasi merupakan salah satu tujuan utama dari reformasi politik yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998. Demokratisasi telah membawa perbaikan bagi Indonesia dalam hal kebebasan sipil, hak asasi manusia, pemilu, desentralisasi, anti-korupsi, dan reformasi birokrasi. Namun demokratisasi juga menghadapi tantangan-tantangan besar di Indonesia, seperti politik uang, oligarki politik, polarisasi masyarakat, intoleransi beragama, hoax dan hate speech di media sosial, dan radikalisme politik. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjalankan demokratisasi dengan cara yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila harus mampu menjamin hak-hak politik rakyat secara proporsional dan inklusif, sekaligus mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
• Pluralisme: Pluralisme adalah sikap menghormati dan mengakui keberadaan perbedaan-perbedaan di antara manusia dalam hal agama, etnis, budaya, pandangan politik, atau orientasi seksual. Pluralisme merupakan salah satu karakteristik dari masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen. Pluralisme juga merupakan salah satu syarat dari demokrasi yang menghargai keberagaman sebagai sumber kekayaan dan kekuatan bangsa. Namun pluralisme juga sering menjadi sumber konflik di Indonesia, seperti konflik antaretnis, antaragama, antarkelas sosial, atau antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi acuan bagi Indonesia untuk membangun pluralisme dengan cara yang harmonis dan konstruktif. Nilai-nilai Pancasila harus mampu menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat dengan semangat persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

• Krisis Sosial-Ekonomi: Krisis sosial-ekonomi adalah kondisi ketidakstabilan dan ketimpangan yang dialami oleh masyarakat dalam hal pendapatan, lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Krisis sosial-ekonomi merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi dan demokratisasi yang belum mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Krisis sosial-ekonomi juga merupakan salah satu penyebab utama dari berbagai masalah sosial di Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, korupsi, narkoba, dan terorisme. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi motivasi bagi Indonesia untuk mengatasi krisis sosial-ekonomi dengan cara yang adil dan berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila harus mampu menjamin hak-hak sosial rakyat secara universal dan inklusif, sekaligus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Contoh-Contoh Konkret Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktik

Nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat teoritis dan normatif, melainkan juga praktis dan operasional. Nilai-nilai Pancasila harus terus diwujudkan dalam praktik kebijakan publik, pendidikan, budaya, dan masyarakat sipil. Berikut adalah beberapa contoh konkret pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam praktik:

Kebijakan Publik:

Kebijakan publik adalah tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik atau memenuhi kebutuhan publik. Kebijakan publik harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum. Beberapa contoh kebijakan publik yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila adalah:

• Undang-Undang Dasar 1945: UUD 1945 adalah konstitusi tertinggi negara Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengandung nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan dan batang tubuhnya. UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi rakyat.
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik): UU ini adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak-hak sipil dan politik warga negaranya sesuai dengan standar internasional. UU ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: UU ini adalah salah satu bentuk implementasi dari otonomi daerah yang merupakan bagian dari reformasi politik di Indonesia. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberian kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya kepada pemerintah daerah secara proporsional dan adil. UU ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga tentang persatuan Indonesia dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: UU ini adalah salah satu bentuk upaya Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan manusia. UU ini mengatur tentang tujuan, prinsip, komponen, penyelenggaraan, pengawasan, dan penjaminan mutu pendidikan nasional. UU ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa dan sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pendidikan:

Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan potensi manusia secara formal, nonformal, atau informal. Pendidikan harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Beberapa contoh pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila adalah:

• Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berkompeten. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, HAM, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan kewarganegaraan juga mengembangkan sikap dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab, partisipatif, toleran, solidar, dan peduli sosial.
• Pendidikan Agama: Pendidikan agama adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pendidikan agama mengajarkan tentang ajaran-ajaran agama, ibadah-ibadah agama, akhlak-akhlak agama, dan sejarah-sejarah agama. Pendidikan agama juga mengembangkan sikap dan perilaku manusia yang berakhlak mulia, beretika baik, beradab sopan, dan berbudi pekerti luhur.
• Pendidikan Karakter: Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter kuat, positif, dan unggul. Pendidikan karakter mengajarkan tentang nilai-nilai moral, etika, estetika, budaya, dan keterampilan hidup. Pendidikan karakter juga mengembangkan sikap dan perilaku manusia yang jujur, disiplin, mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan adaptif.
• Pendidikan Lingkungan: Pendidikan lingkungan adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan mengajarkan tentang konsep-konsep lingkungan hidup, isu-isu lingkungan hidup, solusi-solusi lingkungan hidup, dan aksi-aksi lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan juga mengembangkan sikap dan perilaku manusia yang cinta alam, hemat energi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Budaya:

Budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, atau lainnya. Budaya harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri dan cita-cita bangsa Indonesia. Beberapa contoh budaya yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila adalah:

• Seni Rupa: Seni rupa adalah cabang seni yang berkaitan dengan pengolahan bentuk-bentuk visual menjadi karya seni yang indah dan bermakna. Seni rupa dapat berupa lukisan, patung, grafis, fotografi, atau lainnya. Seni rupa dapat menggambarkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai cara, seperti melalui tema-tema nasionalisme, patriotisme, keragaman, kemanusiaan, atau keadilan. Beberapa contoh seniman rupa yang menginspirasi nilai-nilai Pancasila adalah Affandi, Basuki Abdullah, Raden Saleh, S. Sudjojono, dan Hendra Gunawan.
• Seni Musik: Seni musik adalah cabang seni yang berkaitan dengan pengolahan bunyi-bunyi menjadi karya seni yang harmonis dan ekspresif. Seni musik dapat berupa lagu, musik instrumental, atau musik vokal. Seni musik dapat menyampaikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai cara, seperti melalui lirik-lirik lagu, irama-irama musik, atau nada-nada vokal. Beberapa contoh seniman musik yang menggugah nilai-nilai Pancasila adalah Iwan Fals, Ebiet G. Ade, Ismail Marzuki, Guruh Soekarnoputra, dan Slank.
• Seni Sastra: Seni sastra adalah cabang seni yang berkaitan dengan pengolahan kata-kata menjadi karya seni yang bermakna dan bernilai. Seni sastra dapat berupa puisi, cerpen, novel, drama, atau esai. Seni sastra dapat mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai cara, seperti melalui tema-tema sejarah, sosial, politik, budaya, atau moral. Beberapa contoh seniman sastra yang menulis tentang nilai-nilai Pancasila adalah Pramoedya Ananta Toer, Chairil Anwar, Rendra, Mochtar Lubis, dan Ayu Utami.
• Seni Pertunjukan: Seni pertunjukan adalah cabang seni yang berkaitan dengan pengolahan gerak-gerak tubuh dan suara menjadi karya seni yang dramatis dan atraktif. Seni pertunjukan dapat berupa tari, teater, wayang, film, atau stand up comedy. Seni pertunjukan dapat memperlihatkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai cara, seperti melalui gerakan-gerakan tari, dialog-dialog teater, lakon-lakon wayang, cerita-cerita film, atau lelucon-lelucon stand up comedy. Beberapa contoh seniman pertunjukan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila adalah Sardono W. Kusumo, W.S. Rendra, Ki Manteb Sudarsono, Garin Nugroho, dan Ernest Prakasa.
• Seni Olahraga: Seni olahraga adalah cabang seni yang berkaitan dengan pengolahan kemampuan fisik dan mental menjadi karya seni yang sehat dan sportif. Seni olahraga dapat berupa olahraga tradisional, olahraga modern, atau olahraga ekstrem. Seni olahraga dapat menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai cara, seperti melalui semangat kompetisi, kerjasama tim, fair play, prestasi atletik, atau kebanggaan nasional. Beberapa contoh seniman olahraga yang menginspirasi nilai-nilai Pancasila adalah Rudy Hartono Kurniawan (bulutangkis), Taufik Hidayat (bulutangkis), Susy Susanti (bulutangkis), Eko Yuli Irawan (angkat besi), dan Lalu Muhammad Zohri (atletik).

Permasalahan-Permasalahan Yang Mengancam Nilai-Nilai Pancasila

Permasalahan-Permasalahan Yang Mengancam Nilai-Nilai Pancasila Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menghadapi tantangan-tantangan dari perkembangan zaman yang dinamis dan kompleks, tetapi juga menghadapi ancaman-ancaman dari berbagai pihak yang ingin merusak atau mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Beberapa permasalahan yang mengancam nilai-nilai Pancasila adalah:

• Radikalisme: Radikalisme adalah paham atau gerakan yang ingin mengubah secara drastis atau revolusioner tatanan sosial, politik, ekonomi, atau budaya yang ada dengan menggunakan cara-cara kekerasan, intoleransi, atau ekstremisme. Radikalisme dapat berasal dari berbagai ideologi, seperti komunisme, fasisme, fundamentalisme, atau separatisme. Radikalisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa, sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga tentang persatuan Indonesia.
• Intoleransi: Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menghormati atau tidak mengakui keberadaan perbedaan-perbedaan di antara manusia dalam hal agama, etnis, budaya, pandangan politik, atau orientasi seksual. Intoleransi dapat berupa diskriminasi, pelecehan, penghinaan, penganiayaan, atau kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas atau marginal. Intoleransi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa, sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga tentang persatuan Indonesia.
• Korupsi: Korupsi adalah tindakan atau perilaku yang menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah atau tidak etis. Korupsi dapat berupa suap, gratifikasi, kolusi, nepotisme, mark up, penggelapan, atau penyelewengan. Korupsi merugikan kepentingan publik dan merusak tata kelola pemerintahan. Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM): Pelanggaran HAM adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi negara dan konvensi internasional. Pelanggaran HAM dapat berupa pembunuhan, penyiksaan, penculikan, pemerkosaan, penghilangan paksa, pengungsian paksa, diskriminasi rasial, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM melukai martabat dan kesejahteraan manusia. Pelanggaran HAM bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Solusi-Solusi Untuk Mengatasi Permasalahan-Permasalahan Tersebut dan Mengembangkan Nilai-Nilai Pancasila Sesuai Dengan Tuntutan Zaman

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mengancam nilai-nilai Pancasila dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tuntutan zaman, diperlukan upaya-upaya bersama dari berbagai pihak yang terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah:

• Penguatan Pendidikan Pancasila: Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran dan pengembangan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia bagi seluruh warga negara mulai dari tingkat dasar hingga tinggi. Pendidikan Pancasila harus dikuatkan dengan cara meningkatkan kualitas kurikulum, metode, media, dan evaluasi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila juga harus diperluas dengan cara melibatkan berbagai lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal, seperti sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan media massa. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
• Pemberantasan Korupsi: Pemberantasan korupsi adalah upaya untuk mencegah, mengungkap, menindak, dan memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian nasional. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sipil, seperti LSM, media massa, akademisi, aktivis, dan whistleblower. Pemberantasan korupsi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik.
• Penegakan HAM: Penegakan HAM adalah upaya untuk melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi negara dan konvensi internasional. Penegakan HAM harus dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja dan koordinasi antara lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam bidang HAM, seperti Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Komisi III DPR. Penegakan HAM juga harus dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan advokasi dari masyarakat sipil, seperti LSM HAM, media massa, akademisi, aktivis, dan korban pelanggaran HAM. Penegakan HAM bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang menghargai martabat dan kesejahteraan manusia.
• Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama: Pembinaan kerukunan antar umat beragama adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan toleransi, harmoni, dan kerjasama antara umat beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Pembinaan kerukunan antar umat beragama harus dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja dan koordinasi antara lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam bidang agama, seperti Kementerian Agama, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (Bakomubin), Komisi Kerukunan Umat Beragama (KKUB), dan Mahkamah Konstitusi. Pembinaan kerukunan antar umat beragama juga harus dilakukan dengan cara meningkatkan dialog dan kerjasama antara organisasi-organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pembinaan kerukunan antar umat beragama bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai, saling menghormati, dan saling membantu antara umat beragama dan berkepercayaan.