Dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia dimulai sejak kedatangan armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Tujuan awal Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah, yang sangat dibutuhkan di Eropa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Belanda mulai mengubah tujuannya dari berdagang menjadi memonopoli perdagangan hingga menjajah Indonesia.
Untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia, Belanda mendirikan perusahaan dagang bernama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1602. VOC memiliki hak monopoli perdagangan, hak perang, hak membuat perjanjian, dan hak menguasai wilayah di Asia. Dengan kekuatan ini, VOC berhasil mengalahkan pesaing-pesaingnya dari Eropa lainnya, seperti Portugal, Inggris, dan Spanyol.
VOC juga melakukan berbagai tindakan eksploitasi terhadap rakyat dan sumber daya alam Indonesia. VOC memaksakan sistem tanam paksa (cultuurstelsel), memungut pajak tinggi, menindas perlawanan rakyat, dan memecah belah kerajaan-kerajaan di Indonesia. VOC juga melakukan monopoli perdagangan dengan cara membeli rempah-rempah dengan harga murah dari petani dan menjualnya dengan harga tinggi di Eropa.
Masa VOC (1602-1799)
Masa VOC adalah masa dimana Belanda berkuasa di Indonesia melalui perusahaan dagang VOC. Pada masa ini, Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, Maluku, dan Bali. Beberapa kerajaan yang berhasil ditaklukkan oleh Belanda antara lain adalah Banten, Mataram, Aceh, Gowa-Tallo, Ternate, Tidore, dan Buleleng.
Pada masa ini juga terjadi banyak perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Beberapa tokoh yang berperan dalam perlawanan ini antara lain adalah Sultan Agung dari Mataram, Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Sultan Hasanuddin dari Gowa-Tallo, Pattimura dari Maluku, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan I Gusti Ngurah Rai dari Bali.
Namun, pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat berbagai faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran VOC antara lain adalah korupsi dan maladministrasi dalam manajemen VOC, persaingan perdagangan dengan Inggris dan Prancis, perang melawan kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan krisis ekonomi di Eropa. Akhirnya, pada tahun 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda.
Masa Pemerintahan Langsung (1800-1942)
Masa pemerintahan langsung adalah masa dimana Belanda berkuasa di Indonesia secara langsung melalui pemerintah pusat di Den Haag. Pada masa ini, Belanda mengubah nama wilayah jajahannya dari Hindia Timur menjadi Hindia Belanda. Pada masa ini juga terjadi beberapa perubahan politik dan sosial di Indonesia.
Salah satu perubahan politik yang terjadi adalah adanya intervensi Inggris dan Prancis dalam urusan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya peperangan antara Belanda dan Prancis yang bersekutu dengan Napoleon Bonaparte pada awal abad ke-19. Akibatnya, wilayah Indonesia sempat dikuasai oleh Inggris selama lima tahun (1811-1816) dibawah pimpinan Thomas Stamford Raffles.
Selama masa pemerintahan Inggris ini, terjadi beberapa perubahan penting di Indonesia. Beberapa perubahan tersebut antara lain adalah penghapusan sistem tanam paksa (cultuurstelsel), pengenalan sistem tanah hak milik (landrente), pengenalan sistem hukum Barat (rechtsstaat), pengenalan sistem pendidikan Barat (onderwijs), dan pengenalan sistem pemerintahan modern (bestuur).
Setelah Belanda berhasil mengusir Prancis dari Eropa, Belanda kembali menguasai Indonesia pada tahun 1816. Namun, Belanda tidak bisa kembali ke sistem pemerintahan VOC yang lama. Belanda harus menghadapi tantangan baru dari rakyat Indonesia yang sudah mulai bangkit dan bergerak. Beberapa pergerakan rakyat Indonesia yang terjadi pada masa ini antara lain adalah Perang Jawa (1825-1830), Perang Padri (1821-1837), Perang Aceh (1873-1904), Perang Puputan Bali (1906-1908), dan Perang Banjar (1859-1905).
Untuk mengatasi pergerakan rakyat Indonesia ini, Belanda menerapkan beberapa kebijakan baru. Beberapa kebijakan tersebut antara lain adalah politik pintu terbuka (open door policy), politik asosiasi (association policy), politik etis (ethical policy), politik balas budi (reciprocal policy), dan politik desentralisasi (decentralization policy).
Politik pintu terbuka adalah kebijakan yang bertujuan untuk membuka peluang bagi negara-negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Politik asosiasi adalah kebijakan yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara Belanda dan Indonesia. Politik etis adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui tiga program utama, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Politik balas budi adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan hak politik kepada golongan elite pribumi yang loyal kepada Belanda. Politik desentralisasi adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia.
Namun, kebijakan-kebijakan ini tidak berhasil memuaskan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tetap menuntut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Untuk itu, rakyat Indonesia mulai membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berjuang untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa organisasi pergerakan nasional yang terbentuk pada masa ini antara lain adalah Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912), Indische Partij (1912), Jong Java (1915), Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Islamieten Bond (1924), Partai Komunis Indonesia (1920), Partai Nasional Indonesia (1927), dan Persatuan Islam (1923).
Akhir Penjajahan Belanda
Akhir penjajahan Belanda di Indonesia ditandai oleh adanya Perang Dunia II yang meletus pada tahun 1939. Pada perang ini, Belanda berada di pihak Sekutu yang melawan Jerman Nazi dan sekutunya, termasuk Jepang. Jepang adalah negara yang memiliki ambisi untuk menguasai Asia, termasuk Indonesia.
Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menguasai wilayah Indonesia. Jepang kemudian mengubah nama wilayah Indonesia menjadi Dai Nippon Teikoku Nanyo Shokuminchi atau Kekaisaran Jepang di Hindia Selatan. Jepang juga melakukan berbagai tindakan eksploitasi dan penindasan terhadap rakyat Indonesia.
Namun, di balik kekejaman Jepang, terdapat peluang bagi rakyat Indonesia untuk mempersiapkan diri menuju kemerdekaan. Jepang memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk mengikuti pendidikan militer, politik, dan sosial. Jepang juga membentuk badan-badan perwakilan rakyat seperti Putera, BPUPKI, dan PPKI. Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Proklamasi ini merupakan akhir dari dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia.
Sumber:
(1) Sejarah Penjajahan Belanda di Indonesia (1596 – 1942) dan Kebijakan …. https://idsejarah.net/2016/10/sejarah-penjajahan-belanda-di-indonesia.html.
(2) . https://bing.com/search?q=sejarah+dominasi+pemerintahan+Belanda+di+Indonesia.
(3) Dominasi Pemerintahan Belanda – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/06/193945069/dominasi-pemerintahan-belanda.
(4) latar belakang dari dominasi pemerintahan belanda di indonesia – Roboguru. https://roboguru.ruangguru.com/forum/latar-belakang-dari-dominasi-pemerintahan-belanda-di-indonesia_FRM-X733ASF7.
(5) undefined. https://edukasi.kompas.com/read/2022/08/21/105045771/sejarah-masuknya-belanda-ke-indonesia-dan-tujuan-dibentuknya-voc.
(6) undefined. https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-penjajahan/item178.