Kabinet Ali Sastroamidjojo 1: Latar Belakang, Susunan, Program, dan Jatuhnya

Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 adalah kabinet keempat yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai perdana menteri dan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) sebagai wakil perdana menteri. Kabinet ini didukung oleh beberapa partai politik, seperti Nahdatul Ulama (NU), Partai Rakyat Nasional (PRN), Sarikat Kerakyatan Indonesia (SKI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Buruh (PB), Barisan Tani Indonesia (BTI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI), dan beberapa tokoh independen. Kabinet ini diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955¹.

Latar Belakang

Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dibentuk setelah kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Wilopo, mengundurkan diri pada 14 Juli 1953. Kabinet Wilopo mengalami krisis politik akibat perbedaan pendapat antara PNI dan Masyumi mengenai isu-isu seperti penyelesaian sengketa Irian Barat dengan Belanda, pengaturan hubungan antara pusat dan daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, kabinet Wilopo juga mendapat tekanan dari kalangan militer yang menuntut perbaikan kondisi angkatan perang dan penghapusan sistem dualisme komando antara presiden dan perdana menteri dalam bidang pertahanan.

Presiden Soekarno kemudian menunjuk Ali Sastroamidjojo, yang saat itu menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, untuk membentuk kabinet baru. Ali Sastroamidjojo merupakan tokoh PNI yang berpengalaman dalam bidang diplomasi dan politik. Ia pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tahun 1945. Ia juga pernah menjadi menteri luar negeri dalam Kabinet Amir Sjarifuddin II pada tahun 1948.

Ali Sastroamidjojo berhasil membentuk kabinet baru dengan melibatkan beberapa partai politik yang tidak tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR), yaitu koalisi partai-partai yang mendukung Kabinet Wilopo. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuatan politik di parlemen dan menghindari konflik antara partai-partai besar. Selain itu, ia juga berusaha untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka dari penjajahan.

Susunan

Berikut ini adalah susunan pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo 1¹:

• Perdana Menteri: Ali Sastroamidjojo
• Wakil Perdana Menteri : Wongsonegoro, Zainul Arifin
• Menteri Luar Negeri: R. Sunarjo
• Menteri Dalam Negeri: Hazairin
• Menteri Perekonomian: Iskaq Tjokrohadisurjo
• Menteri Keuangan: Ong Eng Die
• Menteri Pertahanan: Iwa Kusumasumantri
• Menteri Kehakiman: Djody Gondokusumo
• Menteri Penerangan: F. L. Tobing
• Menteri Perhubungan: Abikusno Tjokrosujoso dan digantikan oleh Rooseno
• Menteri Pekerjaan Umum: Rooseno dan digantikan oleh Mohammad Hasan
• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Mohammad Yamin
• Menteri Perburuhan: S.M. Abidin
• Menteri Pertanian: Sadjarwo
• Menteri Agama: Masjkur
• Menteri Kesehatan: F.L. Tobing dan Lie Kiat Teng (Mohammad Ali)
• Menteri Sosial: Pandji Suroso
• Menteri Negara Kesejahteraan Umum: Sudibjo
• Menteri Negara Urusan Agraria: Mohammad Hanafiah

Program

Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 memiliki beberapa program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kedaulatan negara, dan menjalin kerjasama internasional. Berikut ini adalah beberapa program kerja kabinet ini²:

• Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia. Kabinet ini berhasil mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung sebagai pedoman hubungan antara negara-negara baru merdeka. Kabinet ini juga berhasil menandatangani Perjanjian Persahabatan dengan Jepang pada Januari 1955 yang mengakhiri perang antara kedua negara dan membuka kerjasama ekonomi.
• Mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie-Statuut menjadi hubungan internasional biasa. Kabinet ini menuntut agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Kabinet ini juga menolak rencana Belanda untuk membentuk Negara Papua Barat yang dianggap sebagai bentuk neo-kolonialisme.
• Mengatur hubungan antara pusat dan daerah dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Kabinet ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I dan Daerah-Daerah Tingkat II yang membagi Indonesia menjadi 10 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Kabinet ini juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Aceh yang memberikan hak-hak khusus kepada Aceh dalam bidang agama, adat, pendidikan, dan perekonomian.
• Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kabinet ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang Pokok-Pokok Perpajakan yang mengatur sistem perpajakan nasional yang adil dan efisien. Kabinet ini juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Pertanian yang mengatur pengelolaan tanah, irigasi, koperasi, dan kredit pertanian. Selain itu, kabinet ini juga berusaha untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olahraga rakyat.

Jatuhnya

Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 jatuh pada 24 Juli 1955 setelah mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Mosi tidak percaya ini diajukan oleh FDR yang menilai bahwa kabinet ini gagal dalam menjalankan program-programnya, terutama dalam bidang ekonomi dan pertahanan. FDR juga menuding bahwa kabinet ini terlalu dekat dengan komunis dan progresif serta mengabaikan aspirasi rakyat.

Setelah kabinet ini jatuh, presiden Soekarno menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk membentuk kabinet baru. Namun, kabinet baru ini juga tidak bertahan lama karena mengalami konflik internal dan eksternal. Akhirnya, presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan parlemen dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Sumber:
(1) Kabinet Ali Sastroamidjojo I – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia …. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Ali_Sastroamidjojo_I.
(2) Kabinet Ali Sastroamidjojo 1: Program, Prestasi, Jatuhnya. https://www.zenius.net/blog/sejarah-kabinet-sastroamidjojo-1.
(3) Kabinet Ali Sastroamidjojo I – STEKOM. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabinet_Ali_Sastroamidjojo_I.
(4) First Ali Sastroamidjojo Cabinet – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/First_Ali_Sastroamidjojo_Cabinet.