Pengertian Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda, disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada periode 9 April 1957–10 Juli 1959.
Pembentukan Kabinet Djuanda
Setelah kemerdekaan yang didapatkan pada 1945, keadaan Indonesia belum serta merta menjadi baik dan stabil. Masih banyak kekurangan di sana-sini yang perlu diperbaiki dan sangat mendesak untuk segera dicarikan solusi. Kondisi politik tanah air masih sangat goyah dan belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang stabil. Sebelum dilakukan Pemilu 1955 yang notabene merupakan Pemilihan Umum pertama Indonesia, terjadi beberapa kali pergantian Kabinet. Ada beberapa kabinet dan tentu saja masing-masing kabinet tersebut memiliki beberapa program yang menjadi prioritas utama.
Kabinet Djuanda sendiri dibentuk setelah Kabinet Ali Sastroamijoyo 2 turun (di lain post akan kami sampaikan mengenai Kabinet Ali Sastroamijoyo 2). Kabinet yang berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda ini dikenal dengan nama Kabinet Karya. Pembentukan Kabinet Djuanda ini diniatkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kondisi kacau balau yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia. Personal yang diambil untuk mengisi pos di dalam Kabinet Djuanda ini pun juga disesuaikan dengan keahlian dari masing-masing personal pada bidangnya.
Kabinet Djuanda terbilang memiliki program-program kerja yang sangat bagus untuk kemajuan bernegara dan berkebangsaan. Namun pada saat itu ternyata program yang baik saja belum cukup untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Ada banyak kekacauan yang timbul sehingga berbagai program kerja kabinet Djuanda tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kabinet Djuanda ini bisa dibilang merupakan Kbinet yang paling lama memerintah meski di tengah berbagai kemelut dan tekanan baik dari luar maupun dari dalam kabinet sendiri.
Kabinet Djuanda ini bisa bertahan lama karena Juanda sendiri sudah berpengalaman karena ia pernah menjadi seorang menteri, selain itu Djuanda juga merupakan sosok yang jujur dan memiliki banyak ide brilian untuk kemajuan bangsa dan negara. Selain dari Djuanda sendiri, masing-masing personil di dalam Kabinet juga merupakan orang-orang pilihan yang benar-benar memiliki keahlian dibidangnya. Bebagai faktor pendukung inlah yang kemudian membuat Kabinet Djuanda ini bisa bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan Kabinet yang lain.
Susunan Kabinet Djuanda
| No | Jabatan | Nama Menteri |
| 1 | Perdana Menteri | Djuanda Kartawidjaja |
| Wakil Perdana Menteri | Hardi | |
| Idham Chalid | ||
| J. Leimena (sejak 29 April 1957) |
||
| 2 | Menteri Luar Negeri | Subandrio |
| 3 | Menteri Dalam Negeri | Sanusi Hardjadinata |
| 4 | Menteri Pertahanan | Djuanda |
| 5 | Menteri Kehakiman | GA Maengkom |
| 6 | Menteri Penerangan | Soedibjo |
| 7 | Menteri Keuangan | Sutikno Slamet |
| 8 | Menteri Pertanian | Sadjarwo |
| 9 | Menteri Perdagangan | Prof. Drs. Soenardjo (sampai dengan 25 Juni1958) Rachmat Muljomiseno (sejak 25 Juni 1958) |
| 10 | Menteri Perindustrian | F.J. Inkiriwang |
| 11 | Menteri Perhubungan | Sukardan |
| 12 | Menteri Pelayaran | Mohammad Nazir |
| 13 | Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga | Pangeran Mohammad Nur |
| 14 | Menteri Perburuhan | Samjono |
| 15 | Menteri Sosial | J. Leimena (sampai dengan 24 Mei 1957) Muljadi Djojomartono (sejak 25 Mei 1957) |
| 16 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Prijono |
| 17 | Menteri Agama | Muhammad Ilyas |
| 18 | Menteri Kesehatan | Azis Saleh |
| 19 | Menteri Agraria | R. Sunarjo |
| 20 | Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan | A.M. Hanafi (sampai dengan 25 Juni1958) |
| 21 | Menteri Negara Urusan Veteran | Chaerul Saleh |
| 22 | Menteri Negara Urusan Hubungan Antar Daerah | F.L. Tobing (sampai dengan 25 Juni1958) |
| 23 | Menteri Negara | Suprajogi (Urusan Stabilitasi Ekonomi) (sejak 25 Juni 1958) |
| Muhammad Wahib Wahab (Urusan Kerjasama Sipil-Militer) (sejak 25 Juni 1958) |
||
| Dr. F.L. Tobing (Urusan Transmigrasi) (sejak 25 Juni 1958) |
||
| A.M. Hanafi (sejak 25 Juni 1958) |
||
| Prof. Mr. H. Moh. Yamin (sejak 25 Juni 1958) |
Program Kabinet Djuanda
a) Membentuk Dewan Nasional.
b) Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
c) Melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar.
d) Memperjuangkan Irian Barat.
e) Mempercepat pembangunan.
Keberhasilan Dan Kendala Kabinet Djuanda (Kabinet Karya)
Keberhasilan yang paling mencolok dari Kabinet Djuanda ini tentu saja adalah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Permesta. Pemberontakan itu berhasil diredam oleh TNI. Selain berhasil menumpas pemberontakan, Kabinet Djuanda juga dinilai berhasil dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan di Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia.
Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Kabinet Djuanda bukannya tanpa kendala. Ada beragam kendala yang menyebabken program kerja Kabinet Djuanda tidak berjalan dengan maksimal. Kendala yang sering menjadi masalah adalah pada pendanaan. Hal ini dikarenakan pos-pos pengeluaran yang sangat besar terutama pada biaya untuk menumpas pemberontakan PPRI Permesta. Selain biaya sangat besar untuk pemberontakan, pendapatan juga berkurang karena adanya barter dan penyelundupan. Defisit negara yang besar sehingga menimbulkan inflasi juga menjadi kendala dalam pendanaan. Terakhir adalah bahwa disiplin ekonomi pada masyarakat masih sangat kurang.
Meski program kerja dari Kabinet Djuanda ini belum semuanya berhasil dijalankan, namun ada banyak jasa kabinet Djuanda untuk bangsa dan negara. Ada banyak yang sudah diselesaikan seperti UU Keadaan Bahaya menggantikan SOB, UU wajib militer, Veteran Pejuang Republik Indonesia (VPRI), UU Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Perang dengan Jepang, UU Penanaman Modal Asing, UU Pembatalan Hak Penambangan, UU Dewan Perancang Nasional, UU Pembangunan Lima Tahun, UU Perkumpulan Koperasi, UU Bank Tani dan Nelayan dan masih banyak lagi yang lainnya.
Akhir Kekuasaan Kabinet Djuanda
Meski sudah mampu mencapai beberapa keberhasilan, namun pada perjalanannya Kabinet Djuanda pada akhirnya berakhir juga. Sebenarnya pada saat itu konflik di tingkat pimpinan pusat sudah bisa lepas dan terhindar dari krisis yang mengarah kepada perpecahan bangsa. Namun ternyata selepas dari konflik kepentingan di tingkat pusat, masalah yang tak kalah berat harus dihadapi oleh Kabinet Djuanda, yaitu terjadinya pertentangan ideologi dan politik yang terjadi di dalam konstituante. Dan tidak main-main, pertentangan dan konflik ini semakin berbahay karena menjalar ke tingkat tataran masyarakat yang kemudian menambah terjadinya ketegangan-ketegangan.
Kala itu wakil-wakil rakyat yang bersidang pada 10 November 1956 sampai Januari 1959, mengalami masalah yang sangat besar terkait dengan hal yang sangat prinsip yaitu ideologi negara. Konflik ini cukup menyita energi seluruh elemen yang ada di Indonesia, mulai dari konstituante, pers dan juga masyarakat secara luas. Bahkan pertentangan ini terjadi selama dua setengah tahun. Kemudian Bung Karno muncul dengan membawa konsepnya yang kemudian disusul dengan gagasan Demokrasi terpimpin. Namun kemudian masalah belum bisa diselesaikan karena ada kebingungan dengan cara apa yang akan digunakan untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin.
Singkat cerita, setelah mempelajari secara sungguh-sungguh dan mendalam, PM Djuanda kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Demokrasi Terpimpin harus dilaksanakan dalam rangka untuk kembali pada UUD 1945. Ide ini kemudian disetujui oleh Presiden dan kemudian diajukan kepada Dewan Menteri pada tanggal 19 Februari 1959. Untuk merealisasikan gagasan yang telah disampaikan tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan diumumkannya Dekrit Presiden, maka Indonesia kembali kepada UUD 1945 sedangkan UUDS sudah tidak berlaku lagi.
Perubahan ini jelas sangat memberikan pengaruh yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang selama ini menggunakan Parlementer, diganti dengan sistem presidensil. Sehingga dengan otomatis ketika menggunakan sistem presidensil, maka Presiden memiliki peran sebagai kepala Pemerintahan dan sekaligus juga sebagai kepala negara. Dan tentunya keberadaan Perdana Menteri sudah tidak diperlukan lagi. Maka selanjutnya Djuanda dan Kebinetnya mengembalikan mandat kepada Presiden sehingga Kabinet Djuanda pun berakhir.
DAFTAR PUSTAKA
https://sejarahindonesiadahulu.blogspot.com/2016/10/kabinet-djuanda-sejarah-pembentukan-dan.html
https://blog.ruangguru.com/proses-terbentuknya-kabinet-djuanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Djuanda