Kabinet Wilopo: Kabinet Zaken yang Berupaya Menstabilkan Ekonomi

Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini dipimpin oleh Wilopo, seorang tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam kabinet Sukiman-Suwiryo. Kabinet Wilopo bertugas pada periode 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953¹²³.

Latar Belakang Terbentuknya Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo terbentuk setelah kabinet Sukiman-Suwiryo mengundurkan diri akibat terlibat dalam kasus MSA (Masjumi Sarekat Islam Aksi), sebuah organisasi sayap Partai Masyumi yang diduga terlibat dalam pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung pada tahun 1950¹². Presiden Soekarno kemudian menunjuk Sidik Djojosukarto dari PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi sebagai formatur kabinet baru. Namun, usaha mereka untuk membentuk kabinet yang kuat dan mendapat dukungan dari parlemen gagal¹². Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Pada 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Wilopo berhasil membentuk kabinet yang disebut sebagai kabinet zaken, yaitu kabinet yang berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu¹². Kabinet Wilopo mendapat dukungan dari enam partai politik, yaitu PNI, Masyumi, PSI (Partai Sosialis Indonesia), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Partai Katholik, dan Partai Indonesia Raya¹².

Susunan Anggota Kabinet Wilopo

Berikut ini adalah susunan anggota Kabinet Wilopo¹²³:

• Perdana Menteri: Wilopo
• Wakil Perdana Menteri: Prawoto Mangkusasmito
• Menteri Luar Negeri: Wilopo (ad-interim) dilanjutkan oleh Moekarto Notowidigdo
• Menteri Dalam Negeri: Mohammad Roem
• Menteri Pertahanan: Sri Sultan Hamengkubuwana IX (berhenti 2 Januari 1953) dan Wilopo (diangkat 2 Januari 1953)
• Menteri Keamanan: Soetjipto Joedodihardjo
• Menteri Kehakiman: Soewandi
• Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan: Soewandi (ad-interim) dilanjutkan oleh Mr. Sunario
• Menteri Agama: Wachid Hasyim
• Menteri Sosial: Maria Ulfah Santoso
• Menteri Tenaga Kerja: Oey Hay Djoen
• Menteri Kesehatan: Boentaran Martoatmodjo
• Menteri Perekonomian: Sumitro Djojohadikusumo
• Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono
• Menteri Perdagangan dan Industri: Sumitro Djojohadikusumo (ad-interim) dilanjutkan oleh Notohamidjojo
• Menteri Pertanian: Sardjono
• Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik: R. Soerachman Tjokroadisoerjo

Program Kerja Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo memiliki program kerja yang berfokus pada upaya penstabilan ekonomi dan keuangan negara. Beberapa program kerja yang dilakukan oleh kabinet ini antara lain¹²³:

• Melakukan devaluasi mata uang rupiah dari Rp 3,80 menjadi Rp 11,40 per dolar AS pada 13 Januari 1953 untuk mengatasi inflasi dan defisit anggaran.
• Melakukan rasionalisasi anggaran negara dengan mengurangi subsidi dan belanja pemerintah, serta meningkatkan penerimaan pajak dan bea cukai.
• Melakukan deregulasi ekonomi dengan menghapus berbagai larangan dan pembatasan perdagangan, serta memberikan insentif bagi sektor swasta dan asing untuk berinvestasi di Indonesia.
• Melakukan reformasi agraria dengan menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria pada 24 September 1953 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani.
• Melakukan penyelesaian masalah Irian Barat dengan melakukan perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan PBB. Kabinet Wilopo berhasil menandatangani Persetujuan New York pada 15 Agustus 1953 yang mengatur penyerahan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia secara bertahap.

Akhir Kekuasaan Kabinet Wilopo

Meskipun berhasil melakukan beberapa program kerja yang dianggap positif bagi perekonomian dan keuangan negara, kabinet Wilopo juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik dari berbagai pihak. Beberapa faktor yang menyebabkan akhir kekuasaan kabinet ini antara lain¹²³:

• Adanya perlawanan dari sebagian besar anggota parlemen yang menolak kebijakan devaluasi rupiah dan rasionalisasi anggaran negara. Mereka menganggap kebijakan tersebut merugikan rakyat dan menguntungkan golongan kapitalis.
• Adanya ketegangan antara Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Wilopo terkait dengan wewenang presiden dalam menetapkan kebijakan luar negeri. Soekarno merasa tidak dilibatkan dalam proses perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat, sementara Wilopo merasa tidak mendapat dukungan dari presiden dalam menjalankan program kerjanya.
• Adanya gerakan oposisi dari sejumlah partai politik, organisasi massa, dan tokoh-tokoh nasional yang menuntut pembubaran kabinet Wilopo dan pembentukan kabinet baru yang lebih representatif dan demokratis. Mereka juga menuntut dilakukannya pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

Akhirnya, pada 3 Juni 1953, kabinet Wilopo mengundurkan diri setelah gagal mendapatkan dukungan mayoritas dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden Soekarno kemudian menunjuk Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai formatur kabinet baru yang kemudian dikenal sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo I¹²³.

Sumber:
(1) Kabinet Wilopo – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Wilopo.
(2) Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja – Kompas.com. https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/14/165853179/kabinet-wilopo-latar-belakang-susunan-dan-program-kerja.
(3) Sejarah Kabinet Wilopo: Susunan, Program Kerja, & Akhir Kekuasaan. https://tirto.id/sejarah-kabinet-wilopo-susunan-program-kerja-akhir-kekuasaan-goBl.