Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Era Demokrasi Terpimpin

Pendahuluan

Era Demokrasi Terpimpin adalah periode sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965, di mana Presiden Soekarno menguasai pemerintahan dengan menggantikan sistem demokrasi parlementer dengan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Soekarno memiliki cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian di tengah-tengah pergolakan dunia yang terbagi menjadi dua blok, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Soekarno menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas-aktif, yang berarti Indonesia tidak ikut campur dalam perselisihan antara dua blok tersebut, tetapi tetap aktif dalam menentukan sikap dan kepentingan nasionalnya sendiri.

Landasan Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Era Demokrasi Terpimpin

Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin didasarkan pada Manipol USDEK, yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol USDEK merupakan rumusan ideologi dan tujuan nasional Indonesia yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 17 Agustus 1959. Manipol USDEK juga merupakan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia, karena sesuai dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial¹².

Karakteristik Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Era Demokrasi Terpimpin

Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin memiliki karakteristik sebagai berikut³:

• Revolusioner dan radikal. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan, imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat maupun Timur. Indonesia juga mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
• Kekuatan dan ketegasan. Indonesia tidak mau tunduk atau mengalah kepada tekanan atau ancaman dari negara-negara lain yang bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Indonesia juga tidak ragu untuk mengambil tindakan-tindakan nyata untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya.
• Bebas-aktif. Indonesia tidak bergabung dengan salah satu blok manapun, tetapi tetap menjalin hubungan baik dengan semua negara di dunia. Indonesia juga aktif dalam organisasi-organisasi internasional, terutama Gerakan Non-Blok, yang merupakan wadah kerjasama antara negara-negara berkembang yang netral dalam Perang Dingin.

Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Era Demokrasi Terpimpin

Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin⁴:

• Pengembalian Irian Barat. Setelah gagal melalui jalur diplomasi, Indonesia melakukan operasi militer Trikora untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda pada tahun 1961. Dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berhasil mengakhiri konflik dengan Belanda dan mengintegrasikan Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia pada tahun 1962.
• Konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neo-kolonialisme Inggris di Asia Tenggara pada tahun 1963. Indonesia melakukan aksi-aksi infiltrasi dan sabotase di wilayah Malaysia, yang kemudian dikenal sebagai Konfrontasi. Konflik ini berakhir dengan perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1966.
• Pembentukan Maphilindo. Indonesia berinisiatif untuk membentuk persekutuan antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang disebut Maphilindo pada tahun 1963. Tujuan dari Maphilindo adalah untuk meningkatkan kerjasama regional dan mencegah campur tangan asing di Asia Tenggara. Namun, Maphilindo tidak berlangsung lama karena adanya ketidaksepakatan antara ketiga negara anggotanya.
• Partisipasi dalam Gerakan Non-Blok. Indonesia menjadi salah satu pendiri dan anggota aktif Gerakan Non-Blok, yang merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang tidak berpihak kepada blok Barat maupun Timur dalam Perang Dingin. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955, yang merupakan cikal bakal Gerakan Non-Blok. Indonesia juga menjadi tuan rumah Konferensi Gerakan Non-Blok ke-2 di Jakarta pada tahun 1964.

Penutup

Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin merupakan salah satu periode penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan cita-cita dan kepribadian bangsa Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian di kancah dunia. Kebijakan ini juga menunjukkan keberanian dan kemandirian Indonesia dalam menentukan sikap dan kepentingan nasionalnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh negara-negara lain. Meskipun kebijakan ini memiliki beberapa kelemahan dan kesalahan, tetapi kebijakan ini juga memiliki beberapa prestasi dan kontribusi yang patut diapresiasi.

Sumber:
(1) Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/03/142211469/politik-luar-negeri-indonesia-masa-demokrasi-terpimpin.
(2) Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin – Tirto.ID. https://tirto.id/sejarah-politik-luar-negeri-indonesia-masa-demokrasi-terpimpin-gyK1.
(3) Ke Arah Mana Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Demokrasi …. https://news.schmu.id/ke-arah-mana-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia-di-era-demokrasi-terpimpin-cenderung-membelok/.
(4) Kebijakan politik luar negeri yang ditempuh pada periode indonesia era …. https://brainly.co.id/tugas/39661838.