Kebijakan Orde Baru yang diterapkan di Indonesia antara tahun 1966 hingga 1998 sering kali dipandang dengan pandangan yang ambigu, mengingat rezim ini terkenal karena kontrol politik yang otoriter dan kebijakan yang represif.
Namun, di balik kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan ketimpangan sosial yang ditimbulkan, ada sejumlah kebijakan Orde Baru yang masih memberikan dampak positif pada perkembangan Indonesia hingga hari ini.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakan Orde Baru, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, serta bagaimana kebijakan tersebut terus mempengaruhi kebijakan publik dan kondisi sosial-ekonomi Indonesia saat ini.
1. Kebijakan Ekonomi Orde Baru: Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pada tahun 1966, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah, dengan inflasi yang sangat tinggi, defisit anggaran yang membengkak, dan ketergantungan yang besar pada bantuan asing.
Salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh Orde Baru adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi, melalui stabilisasi makroekonomi dan pembukaan sektor-sektor ekonomi baru. Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang diluncurkan pada 1969, menjadi instrumen utama dalam strategi pembangunan jangka panjang.
Orde Baru memfokuskan pada dua pilar kebijakan ekonomi: pertama, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan, dan kedua, liberalisasi ekonomi dengan mendorong investasi asing (foreign direct investment/FDI).
Pemerintah Orde Baru memberikan insentif fiskal kepada perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia, yang berujung pada industrialisasi di berbagai sektor, mulai dari minyak dan gas, tekstil, hingga pabrik-pabrik besar yang beroperasi di Jawa dan Sumatra. Keputusan ini membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan membuka jalan bagi era pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama beberapa dekade.
Dampak jangka panjang kebijakan ekonomi Orde Baru tercermin dalam transformasi struktural ekonomi Indonesia. Pada masa Orde Baru, Indonesia berhasil mengurangi ketergantungannya terhadap sektor pertanian dan beralih menuju sektor industri dan manufaktur.
Indonesia pun menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada dekade 1980-an hingga 1990-an, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai sekitar 6-7% (World Bank, 1997).
Hingga kini, dampak kebijakan Orde Baru terhadap infrastruktur dan industrialisasi masih terlihat jelas. Proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang dibangun selama Orde Baru menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia hingga sekarang.
Sebagai contoh, proyek pembangunan infrastruktur jalan tol yang dimulai pada era Orde Baru, seperti Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi), masih berfungsi dengan baik dan mempermudah mobilitas barang dan orang, yang menjadi pendorong penting bagi ekonomi Indonesia modern.
2. Pendidikan dan Peningkatan Akses ke Layanan Sosial: Dampak Positif dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia
Dalam bidang pendidikan, meskipun banyak kritik terkait dengan kontrol politik terhadap lembaga pendidikan dan pembatasan kebebasan akademik, Orde Baru juga berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Pada era ini, terjadi ekspansi besar-besaran dalam sektor pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.
Pembangunan sekolah-sekolah dasar dan menengah yang didorong oleh pemerintah Orde Baru mengakibatkan meningkatnya angka partisipasi pendidikan di Indonesia. Misalnya, pada 1970, angka melek huruf di Indonesia hanya sekitar 68%, namun pada 1990 angka tersebut melonjak menjadi sekitar 89% (BPS, 1990).
Selain itu, pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan signifikan dengan pembangunan berbagai universitas negeri di seluruh Indonesia, yang mencetak banyak tenaga profesional yang dibutuhkan dalam sektor-sektor yang tengah berkembang.
Kebijakan ini, meskipun terbatas dalam banyak aspek, menciptakan basis sumber daya manusia yang lebih siap menghadapi globalisasi dan tuntutan pasar tenaga kerja. Misalnya, hingga saat ini, banyak universitas yang didirikan pada masa Orde Baru, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Padjadjaran (UNPAD), masih menjadi pusat pendidikan dan penelitian utama yang melahirkan berbagai inovasi.
Namun demikian, kebijakan pendidikan Orde Baru juga memiliki sisi negatif, yakni standardisasi kurikulum yang kaku dan penekanan terhadap pendidikan teknis yang lebih mengutamakan pelatihan keterampilan daripada pengembangan pemikiran kritis. Ini adalah kritik yang masih relevan dalam perdebatan pendidikan Indonesia saat ini.
3. Stabilitas Politik dan Pembentukan Negara Pemersatu: Mengurangi Konflik Etnis dan Agama
Kebijakan politik Orde Baru menekankan pada stabilitas politik dan kontrol sosial yang ketat. Keberhasilan Orde Baru dalam menciptakan stabilitas politik dapat dilihat dari kemampuan negara untuk mengendalikan gejolak sosial dan politik yang sempat terjadi pada era sebelumnya, terutama pasca-Konflik G30S/PKI. Pembangunan negara yang terstruktur dan kebijakan nasionalisme yang ditanamkan secara kuat dalam kebijakan pendidikan dan sosial politik membantu menciptakan kesatuan bangsa, meskipun dengan pengorbanan terhadap kebebasan politik.
Kebijakan seperti Pancasila sebagai dasar negara dan sistem politik tertutup, dengan hanya sedikit ruang bagi oposisi, memang menghambat perkembangan demokrasi. Namun, dalam konteks sosial, kebijakan ini menciptakan kesatuan nasional dan reduksi ketegangan etnis. Melalui program-program pembangunan yang terpusat di Jakarta, Orde Baru berusaha mengurangi ketimpangan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa meskipun kebijakan Orde Baru berhasil mengurangi konflik-konflik etnis di permukaan, kebijakan ini juga menekan kebebasan politik dan pembatasan terhadap identitas lokal yang berakibat pada ketidakpuasan yang muncul setelah berakhirnya Orde Baru. Seiring berjalannya waktu, desentralisasi yang dimulai pasca-Reformasi memberikan ruang lebih besar bagi pemerintahan daerah untuk mengekspresikan keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia.
4. Dampak Sosial dan Kritik Terkait Ketimpangan
Secara sosial, kebijakan Orde Baru juga memunculkan ketimpangan sosial yang cukup tajam. Kebijakan pembangunan yang sangat berorientasi pada industri besar dan investasi asing tidak selalu seimbang dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan antara Jawa-Bali dan luar Jawa menjadi salah satu isu besar yang masih terasa hingga kini.
Namun demikian, kebijakan Orde Baru memberikan fondasi kuat bagi pengembangan kelas menengah yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Peningkatan jumlah kelas menengah ini, yang sebagian besar terjadi berkat kebijakan industrialisasi dan urbanisasi, telah menciptakan konsumerisme yang berkembang pesat, yang mendukung perekonomian domestik Indonesia hingga saat ini.
Kesimpulan
Kebijakan Orde Baru memberikan dampak jangka panjang yang besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, meskipun seringkali dikritik karena metode yang otoriter dan kebijakan yang tidak merata.
Namun, kita tidak bisa menafikan bahwa transformasi ekonomi yang terjadi, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan stabilitas politik dan sosial memberi kontribusi pada fondasi yang memungkinkan Indonesia berkembang menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Kritik terhadap kebijakan ini harus diterima sebagai bagian dari evaluasi sejarah, tetapi dampak positifnya tetap tercermin dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang lebih modern dan lebih terhubung.