Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk menyebut periode pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru merupakan kelanjutan dari Orde Lama, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, yang mengalami krisis politik, ekonomi, dan sosial akibat konfrontasi dengan Malaysia, pemberontakan G30S/PKI, dan pergolakan di berbagai daerah. Orde Baru mengklaim sebagai pemerintahan yang mampu mengatasi masalah-masalah tersebut dan membawa Indonesia ke arah pembangunan dan stabilitas.
Legitimasi Orde Baru
Legitimasi adalah proses atau cara untuk memperoleh pengakuan atau dukungan dari masyarakat terhadap suatu kekuasaan atau pemerintahan. Legitimasi sangat penting bagi suatu pemerintahan, karena tanpa legitimasi, pemerintahan akan sulit untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Legitimasi juga dapat mempengaruhi kredibilitas dan popularitas suatu pemerintahan di mata masyarakat.
Orde Baru membangun legitimasinya dengan berbagai cara, antara lain:
- Menggunakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar ideologi dan konstitusi negara. Orde Baru menekankan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah hasil kesepakatan bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Orde Baru juga menolak segala bentuk ideologi atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti komunisme, liberalisme, atau Islamisme1.
- Mengadakan pemilihan umum (Pemilu) secara berkala sebagai sarana partisipasi politik rakyat. Orde Baru mengklaim bahwa Pemilu di bawah rezimnya adalah Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan bebas2. Namun, Pemilu di era Orde Baru juga dikritik karena sarat dengan manipulasi, intimidasi, dan kecurangan3. Selain itu, Orde Baru juga membatasi jumlah partai politik yang boleh berpartisipasi dalam Pemilu, yaitu hanya tiga partai, yaitu Golkar (Golongan Karya), PDI (Partai Demokrasi Indonesia), dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan)4.
- Melakukan pembangunan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari rata-rata 2% per tahun di era Orde Lama menjadi rata-rata 7% per tahun di era Orde Baru5. Orde Baru juga berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 60% pada tahun 1970 menjadi 11% pada tahun 1996. Selain itu, Orde Baru juga berhasil memperluas akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan ini dianggap sebagai bukti dari kemampuan dan prestasi Orde Baru dalam memajukan Indonesia.
- Menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, terutama negara-negara Barat dan negara-negara tetangga. Orde Baru membuka kerjasama ekonomi dengan negara-negara donor, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat, dan lain-lain. Orde Baru juga mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara-negara ASEAN. Orde Baru juga aktif dalam organisasi-organisasi internasional, seperti PBB, Gerakan Non-Blok, OKI (Organisasi Konferensi Islam), D-8 (Kelompok Delapan Negara Berkembang), dan lain-lain. Hubungan internasional ini dianggap sebagai salah satu faktor yang mendukung stabilitas dan kemajuan Indonesia di era Orde Baru.
Haluan Negara Orde Baru
Haluan Negara adalah arah atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Haluan Negara biasanya ditetapkan oleh lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melalui Ketetapan MPR (TAP MPR). Haluan Negara berisi tentang visi, misi, strategi, program, dan prioritas pembangunan nasional.
Orde Baru menetapkan Haluan Negara melalui TAP MPR yang dikeluarkan setiap lima tahun sekali, sesuai dengan periode Pemilu. TAP MPR yang berisi tentang Haluan Negara di era Orde Baru adalah sebagai berikut:
- TAP MPR No. I/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973-1978. GBHN ini menekankan pada pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. GBHN ini juga memuat lima program pokok pembangunan nasional, yaitu: 1) peningkatan kesejahteraan rakyat; 2) peningkatan ketahanan nasional; 3) peningkatan kualitas manusia Indonesia; 4) peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan 5) peningkatan peran Indonesia dalam perdamaian dunia.
- TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang GBHN 1978-1983. GBHN ini menekankan pada pembangunan nasional yang berwawasan ke depan, dengan tujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. GBHN ini juga memuat enam program pokok pembangunan nasional, yaitu: 1) peningkatan kesejahteraan rakyat; 2) peningkatan ketahanan nasional; 3) peningkatan kualitas manusia Indonesia; 4) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 5) peningkatan peran Indonesia dalam perdamaian dunia; dan 6) peningkatan integrasi nasional.
- TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN 1983-1988. GBHN ini menekankan pada pembangunan nasional yang berwawasan ke masa depan, dengan tujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. GBHN ini juga memuat enam program pokok pembangunan nasional, yaitu: 1) peningkatan kesejahteraan rakyat; 2) peningkatan ketahanan nasional; 3) peningkatan kualitas manusia Indonesia; 4) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 5) peningkatan peran Indonesia dalam perdamaian dunia; dan 6) peningkatan integrasi nasional.
- TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN 1988-1993. GBHN ini menekankan pada pembangunan nasional yang berwawasan ke masa depan, dengan tujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. GBHN ini juga memuat enam program pokok pembangunan nasional, yaitu: 1) peningkatan kesejahteraan rakyat; 2) peningkatan ketahanan nasional; 3) peningkatan kualitas manusia Indonesia; 4) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 5) peningkatan peran Indonesia dalam perdamaian dunia; dan 6) peningkatan integrasi nasional.
- TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN 1993-1998. GBHN ini menekankan pada pembangunan nasional yang berwawasan ke masa depan, dengan tujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. GBHN ini juga memuat enam program pokok pembangunan nasional, yaitu: 1) peningkatan kesejahteraan rakyat; 2) peningkatan ketahanan nasional; 3) peningkatan kualitas manusia Indonesia; 4) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 5) peningkatan peran Indonesia dalam perdamaian dunia; dan 6) peningkatan integrasi nasional.
- TAP MPR No. IV/MPR/1998 tentang GBHN 1998-2003. GBHN ini merupakan GBHN terakhir yang dikeluarkan oleh Orde Baru, sebelum rezim ini runtuh akibat gerakan reformasi yang menuntut reformasi politik, ekonomi, dan sosial. GBHN ini menekankan pada pembangunan nasional yang berwawasan ke masa depan, dengan tujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. GBHN ini juga memuat enam program pokok pembangunan nasional, yaitu: 1) peningkatan kesejahteraan rakyat; 2) peningkatan ketahanan nasional; 3) peningkatan kualitas manusia Indonesia; 4) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 5) peningkatan peran Indonesia dalam perdamaian dunia; dan 6) peningkatan integrasi nasional.
Kesimpulan
Orde Baru adalah periode pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru membangun legitimasinya dengan berbagai cara, seperti menggunakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar ideologi dan konstitusi negara, mengadakan Pemilu secara berkala sebagai sarana partisipasi politik rakyat, melakukan pembangunan di berbagai bidang, dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Orde Baru juga menetapkan Haluan Negara melalui TAP MPR yang dikeluarkan setiap lima tahun sekali, yang berisi tentang visi, misi, strategi, program, dan prioritas pembangunan nasional.
Sumber:
(1) Materi Legitimasi And Haluan Negara Dasar Kebijakan Orde Baru 1 Lp …. https://www.zenius.net/materi-belajar/sejarah-indonesia-lp13352/indonesia-era-orde-baru-k13r-k12-kumer-fase-f-lp13939/legitimasi-and-haluan-negara%20%3E%20dasar-kebijakan-orde-baru-1-lp14323-lp14333/.
(2) Materi Legitimasi And Haluan Negara – Kelas 12 Sejarah Indonesia. https://www.zenius.net/materi-belajar/sejarah-indonesia-lp13352/?topic=legitimasi-and-haluan-negara-lp14323.
(3) Masa Orde Baru: Latar Belakang, Sistem Pemerintah dan … – detikcom. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6042076/masa-orde-baru-latar-belakang-sistem-pemerintah-dan-penyebab-jatuhnya.
(4) BASIS LEGITIMASI KEKUASAAN ORDE BARU Repository – UNAIR REPOSITORY. https://repository.unair.ac.id/51174/.
(5) Garis-Garis Besar Haluan Negara pada Masa Orde Baru. https://kumparan.com/berita-terkini/garis-garis-besar-haluan-negara-pada-masa-orde-baru-1zAb8nNygmI.