Pendidikan Demokrasi di Indonesia: Sejarah, Permasalahan, dan Upaya Peningkatannya

Pengertian Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan demokrasi juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi, toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara¹

Pendidikan demokrasi di Indonesia memiliki kaitan erat dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, persatuan, keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi di Indonesia harus mengacu pada Pancasila sebagai sumber nilai dan norma²

Sejarah Pendidikan Demokrasi di Indonesia

Pendidikan demokrasi di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa pergerakan kemerdekaan hingga masa reformasi. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah pendidikan demokrasi di Indonesia:

• Masa pergerakan kemerdekaan (1908-1945): Pada masa ini, para tokoh pergerakan seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, dan lain-lain mulai memperkenalkan konsep-konsep demokrasi kepada rakyat Indonesia melalui pidato, tulisan, organisasi, dan aksi. Mereka juga berusaha menengahi antara model demokrasi Barat yang liberalis dan model demokrasi Timur yang komunis³
• Masa revolusi fisik (1945-1950): Pada masa ini, Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari agresi Belanda. Pendidikan demokrasi dilakukan melalui pendidikan politik yang bertujuan untuk mempersatukan rakyat dalam semangat perjuangan. Salah satu contoh adalah Sekolah Rakyat Republik Indonesia (SRRI) yang didirikan oleh Tan Malaka⁴
• Masa demokrasi terpimpin (1959-1965): Pada masa ini, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan parlemen dan mengembalikan UUD 1945. Soekarno juga mencetuskan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) sebagai dasar politik negara. Pendidikan demokrasi dilakukan melalui penyuluhan ideologi dan sosialisasi program-program pemerintah seperti Trikora, Konfrontasi dengan Malaysia, Ganyang Malaysia, dan lain-lain⁵
• Masa Orde Baru (1966-1998): Pada masa ini, Soeharto menggantikan Soekarno sebagai presiden setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI. Soeharto membentuk rezim otoriter yang mengendalikan semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pendidikan demokrasi dilakukan melalui indoktrinasi ideologi Pancasila dan pembinaan mental yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang taat, patuh, dan setia kepada pemerintah⁶
• Masa reformasi (1998-sekarang): Pada masa ini, Soeharto lengser dari jabatannya setelah terjadi gerakan reformasi yang dipicu oleh krisis ekonomi dan politik. Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Pendidikan demokrasi dilakukan melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum. Pendidikan demokrasi juga berusaha untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berdialog, berpartisipasi, dan bersikap toleran di kalangan warga negara⁷

Permasalahan Pendidikan Demokrasi di Indonesia

Pendidikan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

• Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang demokrasi di kalangan warga negara. Banyak warga negara yang masih apatis, pragmatis, dan oportunis dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Banyak juga warga negara yang mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat provokatif, hoax, dan ujaran kebencian⁸
• Kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan peserta didik yang mampu mengimplementasikan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pendidik dan peserta didik yang masih menggunakan metode pembelajaran yang bersifat otoriter, dogmatis, dan monologis. Banyak juga pendidik dan peserta didik yang tidak memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya⁹
• Kurangnya dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan demokrasi. Banyak pihak yang masih menganggap pendidikan demokrasi sebagai urusan pemerintah saja, tanpa melibatkan peran dari keluarga, masyarakat, media, organisasi, dan lembaga lainnya. Banyak juga pihak yang masih memiliki kepentingan dan agenda tersendiri dalam menyelenggarakan pendidikan demokrasi.

Upaya Peningkatan Pendidikan Demokrasi di Indonesia

Untuk meningkatkan pendidikan demokrasi di Indonesia, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak yang terkait. Beberapa upaya tersebut antara lain:

• Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang demokrasi di kalangan warga negara melalui sosialisasi, edukasi, advokasi, dan kampanye yang berkelanjutan. Mendorong warga negara untuk berpartisipasi secara aktif, kritis, kreatif, dan konstruktif dalam proses demokrasi. Menumbuhkan sikap toleran, pluralis, inklusif, dan harmonis di tengah keberagaman warga negara.
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan peserta didik yang mampu mengimplementasikan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan kurikulum, metode, media, dan evaluasi pembelajaran yang bersifat demokratis, partisipatif, interaktif, dan reflektif. Meningkatkan kompetensi dan integritas pendidik dan peserta didik melalui pelatihan, bimbingan, supervisi, dan pengembangan karier yang berkelanjutan.
• Meningkatkan dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan demokrasi. Membangun kerjasama dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, keluarga, masyarakat, media, organisasi, dan lembaga lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan demokrasi. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pendidikan demokrasi.

Kesimpulan

Pendidikan demokrasi adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang sejak masa pergerakan kemerdekaan hingga masa reformasi. Pendidikan demokrasi di Indonesia juga menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi dengan upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak yang terkait.

Sumber:

(1) “Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi di Indonesia.docx,” Academia.edu, https://www.academia.edu/30501287/

(2) “Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia,” Academia.edu, https://www.academia.edu/58372648/

(3) “Buku Ajar Demokrasi dan HAM,” Academia.edu, https://www.academia.edu/42812519/ https://www.academia.edu/12274403/makalah_demokrasi_indonesia.

(5) “Demokrasi di Indonesia,” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/

(6) “Pendidikan di Indonesia,” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/

(7) “Pendidikan Kewarganegaraan,” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/

(8) “Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/

(9) “Demokrasi Pancasila,” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki