Peran Penting PBB dalam Menyelesaikan Konflik dengan Belanda

Indonesia merupakan salah satu negara yang berjuang untuk meraih kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta diakui oleh Belanda dan sekutunya. Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, untuk mempertahankan kedaulatannya. Dalam perjuangan tersebut, Indonesia mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II, untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Tujuan utama PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan kerjasama antar negara, dan menjamin hak asasi manusia. PBB terdiri dari enam organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat.

Peran PBB terhadap kemerdekaan Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

Menyelesaikan Konflik antara Indonesia dan Belanda

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda melakukan agresi militer untuk merebut kembali Indonesia. Agresi militer Belanda I terjadi pada 21 Juli-5 Agustus 1947, dan Agresi Militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948-5 Januari 1949. Agresi-agresi ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di kedua belah pihak, serta mengancam stabilitas regional dan global.

Untuk menengahi konflik ini, PBB melalui Dewan Keamanan mengeluarkan beberapa resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan penyelesaian damai antara Indonesia dan Belanda. Resolusi-resolusi tersebut antara lain adalah:

• Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang meminta Indonesia dan Belanda untuk menghentikan permusuhan dan menyelesaikan masalah dengan cara arbitrase atau cara lainnya.
• Resolusi No. 30 tanggal 25 Agustus 1947, yang membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk memberikan jasa-jasa baik dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. KTN terdiri dari Australia (mewakili Indonesia), Belgia (mewakili Belanda), dan Amerika Serikat (mewakili Australia dan Belgia).
• Resolusi No. 36 tanggal 14 November 1947, yang menyetujui perjanjian gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani di Linggarjati pada 15 November 1946.
• Resolusi No. 41 tanggal 17 Januari 1948, yang menyetujui perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani di atas kapal USS Renville pada 17 Januari 1948.
• Resolusi No. 63 tanggal 28 Januari 1949, yang mengutuk agresi militer Belanda II dan memerintahkan Belanda untuk menghentikan segala aktivitas militer, melepaskan semua tahanan politik, dan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia.
• Resolusi No. 67 tanggal 28 Februari 1949, yang membentuk Komite Konsuler PBB (KKP) untuk mengawasi pelaksanaan resolusi-resolusi sebelumnya. KKP terdiri dari Belgia, Brasil, China, Kolombia, Prancis, India, Norwegia, Pakistan, Ukraina, Inggris Raya, Amerika Serikat, Venezuela, dan Yugoslavia.

Dengan adanya resolusi-resolusi PBB ini, Indonesia dan Belanda dapat melakukan dialog dan negosiasi untuk mencapai penyelesaian damai. Hal ini membuka jalan bagi pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, melalui Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda.

Memberikan Pengakuan dan Dukungan terhadap Kemerdekaan Indonesia

Selain menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, PBB juga memberikan pengakuan dan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. PBB mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat pada 28 September 1950, dengan mengibarkan bendera merah putih di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Pada tanggal yang sama, Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60.

Pengakuan dan dukungan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia juga ditunjukkan dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh PBB kepada Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kemanusiaan. Beberapa contoh bantuan PBB kepada Indonesia antara lain adalah:

• Bantuan dalam penyelesaian masalah Irian Barat (Papua), yang merupakan bekas jajahan Belanda yang belum diserahkan kepada Indonesia. PBB membentuk United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1962 untuk mengelola Irian Barat sementara waktu, hingga dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969. Hasil PEPERA menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat memilih bergabung dengan Indonesia.
• Bantuan dalam penyelesaian masalah Timor Timur (Timor Leste), yang merupakan bekas jajahan Portugal yang dianeksasi oleh Indonesia pada 1976. PBB tidak mengakui aneksasi ini dan terus mendorong dialog antara Indonesia dan Portugal untuk mencari solusi damai. PBB juga membentuk United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) pada 1999 untuk mengelola Timor Timur sementara waktu, hingga dilaksanakannya referendum kemerdekaan pada 1999. Hasil referendum menunjukkan bahwa rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia.
• Bantuan dalam penanggulangan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. PBB melalui badan-badan khususnya, seperti United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Children’s Fund (UNICEF), World Food Programme (WFP), World Health Organization (WHO), dan lain-lain, memberikan bantuan berupa dana, logistik, personel, peralatan, dan lain-lain kepada Indonesia untuk membantu korban bencana alam.
• Bantuan dalam pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. PBB melalui badan-badan khususnya memberikan bantuan berupa dana pinjaman atau hibah, bimbingan teknis, pelatihan sumber daya manusia, transfer teknologi, dan lain-lain kepada Indonesia untuk membantu pembangunan nasional.

Mendorong Partisipasi dan Kontribusi Indonesia dalam Urusan Internasional

Peran PBB terhadap kemerdekaan Indonesia tidak hanya bersifat pasif atau reaktif, tetapi juga aktif atau proaktif. PBB mendorong partisipasi dan kontribusi Indonesia dalam urusan internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kemanusiaan. Sebagai anggota PBB yang aktif dan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara dan dunia Islam, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan kerjasama antar negara, dan menjamin hak asasi manusia.

Beberapa contoh partisipasi dan kontribusi Indonesia dalam urusan internasional antara lain adalah:

• Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak empat kali (1973-1974; 1995-1996; 2007-2008; 2019-2020) dan menjadi calon anggota tidak tetap untuk periode 2023-2024. Indonesia berperan aktif dalam membahas dan menyelesaikan berbagai isu-isu penting yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional, seperti konflik di Timur Tengah, Korea Utara, Afghanistan, Sudan, Somalia, Libya, Suriah, dan lain-lain.
• Menjadi anggota pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada 1961, yang merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang tidak berafiliasi dengan blok Barat atau Timur selama Perang Dingin. Indonesia berperan aktif dalam mempromosikan prinsip-prinsip GNB, seperti kedaulatan nasional, non-intervensi, non-agresi, kerjasama damai, dan solidaritas antar negara berkembang.
• Menjadi anggota pendiri Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 1969, yang merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai Islam, seperti persaudaraan, toleransi, keadilan, dan kesejahteraan. Indonesia juga menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi OKI ke-10 pada 2003 dan ke-13 pada 2016.
• Menjadi anggota pendiri Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) pada 1967, yang merupakan organisasi regional yang beranggotakan sepuluh negara di Asia Tenggara. Indonesia berperan aktif dalam mempromosikan integrasi dan kerjasama antar negara anggota ASEAN, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Indonesia juga menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-18 pada 2011 dan ke-23 pada 2014.
• Menyumbang pasukan perdamaian PBB (peacekeeping) sejak 1957 hingga sekarang. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang pasukan perdamaian PBB terbesar di dunia, dengan lebih dari 40.000 personel yang telah bertugas di lebih dari 30 misi perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Indonesia juga menjadi tuan rumah Konferensi Pasukan Perdamaian PBB ke-8 pada 2016.

Dari beberapa aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa PBB memiliki peran yang sangat penting terhadap kemerdekaan Indonesia. PBB tidak hanya membantu Indonesia dalam menyelesaikan konflik dengan Belanda dan mempertahankan kedaulatannya, tetapi juga memberikan pengakuan dan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain itu, PBB juga mendorong partisipasi dan kontribusi Indonesia dalam urusan internasional, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berpengaruh di dunia.

Sumber:
(1) Peran PBB dalam Kemerdekaan Indonesia – Kompas.com. https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/31/150000579/peran-pbb-dalam-kemerdekaan-indonesia.
(2) Peran dan Respon PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia. https://kumparan.com/berita-hari-ini/peran-dan-respon-pbb-terhadap-kemerdekaan-indonesia-1wCtJGw3iY5.
(3) Peran PBB Terhadap Kemerdekaan Indonesia – Ksatria Literasi. https://ksatrialiterasi.man1gresik.sch.id/2021/01/29/peran-pbb-terhadap-kemerdekaan-indonesia/.
(4) 4 Peran PBB Bagi Indonesia Selama 73 Tahun Berdiri. https://kumparan.com/ranisya-putri-lenggogeni/4-peran-pbb-bagi-indonesia-selama-73-tahun-berdiri.
(5) Peran dan Respons PBB pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia – detikcom. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6237675/peran-dan-respons-pbb-pada-proklamasi-kemerdekaan-indonesia.