Perjanjian Renville: Sebuah Perjanjian yang Merugikan Indonesia

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di Jakarta. Perjanjian ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak yang terus berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun, perjanjian ini ternyata sangat merugikan bagi Indonesia, karena mengakibatkan penyempitan wilayah kedaulatan dan kehilangan banyak daerah strategis.

Latar Belakang Perjanjian Renville

Latar belakang perjanjian Renville tidak lepas dari perundingan sebelumnya, yaitu perundingan Linggarjati yang diselenggarakan pada 11-13 November 1946. Dalam perundingan ini, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, tetapi hanya sebatas Jawa dan Madura saja. Selain itu, Belanda juga mengusulkan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari beberapa negara bagian, termasuk Indonesia Timur dan Kalimantan yang masih dikuasai oleh Belanda. Hasil perundingan Linggarjati disahkan pada 25 Maret 1947.

Namun, Belanda ternyata tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian Linggarjati. Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militer pertama terhadap Indonesia, yang bertujuan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Indonesia. Serangan ini dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda I. Serangan ini menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mendesak Belanda untuk menghentikan agresi dan kembali ke meja perundingan dengan Indonesia.

Atas tekanan PBB, Belanda setuju untuk mengadakan gencatan senjata dengan Indonesia pada 5 Agustus 1947. PBB juga membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia untuk menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. KTN kemudian mengusulkan agar perundingan dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berada di Teluk Jakarta. Perundingan ini kemudian dikenal dengan nama perundingan Renville.

Isi Perjanjian Renville

Perundingan Renville berlangsung selama lebih dari satu bulan, dari 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Dalam perundingan ini, kedua belah pihak membahas tentang batas-batas wilayah kedaulatan masing-masing, status politik RIS, dan penyelesaian masalah-masalah lain yang berkaitan dengan konflik antara Indonesia dan Belanda. Berikut adalah beberapa poin penting dari isi perjanjian Renville:

• Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk RIS sebagai negara federal yang merdeka dan berdaulat.
• Wilayah kedaulatan Indonesia dibatasi oleh garis Van Mook, yaitu garis demarkasi yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus van Mook pada tahun 1946. Garis ini mengikuti garis depan pasukan Belanda saat agresi militer pertama. Garis ini sangat merugikan bagi Indonesia, karena mengurangi wilayahnya hingga 50% dari luas wilayah sebelum agresi.
• Daerah-daerah di luar garis Van Mook menjadi daerah sengketa yang harus diselesaikan melalui plebisit atau referendum di bawah pengawasan PBB. Daerah-daerah ini antara lain Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Surakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Barat.
• Indonesia harus menarik pasukannya dari daerah-daerah sengketa dan menyerahkan senjata-senjatanya kepada KTN. Indonesia juga harus menghentikan segala bentuk perlawanan terhadap Belanda di daerah-daerah tersebut.
• Belanda berhak untuk mempertahankan pasukannya di daerah-daerah sengketa dan mengatur pemerintahan sipil di sana. Belanda juga berhak untuk membentuk negara-negara bagian yang pro-Belanda di daerah-daerah tersebut, seperti Negara Sumatra Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, dan Negara Indonesia Timur.
• Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk Dewan Perwakilan RIS yang terdiri dari perwakilan-perwakilan dari negara-negara bagian yang ada. Dewan ini bertugas untuk menyusun konstitusi RIS dan menentukan bentuk pemerintahan RIS.
• Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk Uni Indonesia-Belanda sebagai ikatan persahabatan antara kedua negara. Uni ini akan memiliki Dewan Tinggi yang terdiri dari Ratu Belanda sebagai ketua dan Presiden RIS sebagai wakil ketua. Dewan ini akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dan Belanda.

Dampak Perjanjian Renville

Perjanjian Renville ditandatangani oleh Mohammad Roem sebagai ketua delegasi Indonesia dan Van Poll sebagai ketua delegasi Belanda pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini kemudian disahkan oleh PBB pada 4 April 1948. Namun, perjanjian ini tidak berjalan mulus, karena menimbulkan banyak dampak negatif bagi Indonesia, antara lain:

• Perjanjian Renville menyebabkan penyempitan wilayah kedaulatan Indonesia hingga 50% dari luas wilayah sebelum agresi militer Belanda I. Indonesia kehilangan banyak daerah strategis yang kaya akan sumber daya alam, seperti Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Barat.
• Perjanjian Renville menyebabkan terpecahnya kesatuan bangsa Indonesia. Banyak daerah yang menjadi daerah sengketa mengalami konflik internal antara kelompok-kelompok yang pro-Indonesia dan pro-Belanda. Belanda juga memanfaatkan situasi ini untuk membentuk negara-negara bagian yang loyal kepada mereka dan menentang RIS.
• Perjanjian Renville menyebabkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan rakyat Indonesia. Banyak rakyat yang merasa bahwa perjanjian ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak pula rakyat yang tidak mau mengikuti perintah untuk menarik diri dari daerah-daerah sengketa dan menyerahkan senjata-senjata mereka kepada KTN. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan perlawanan terhadap Belanda dengan cara gerilya atau bawah tanah.
• Perjanjian Renville menyebabkan krisis politik di dalam pemerintahan Indonesia. Banyak tokoh-tokoh politik yang tidak setuju dengan isi perjanjian ini dan menuntut agar perjanjian ini dibatalkan atau direvisi. Banyak pula tokoh-tokoh politik yang saling menyalahkan atas kegagalan perundingan ini. Akibatnya, terjadi pergantian kabinet beberapa kali dalam kurun waktu satu tahun.

Sumber:
(1) Perjanjian Renville – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Renville.
(2) Sejarah Perundingan Renville: Latar Belakang, Isi, Tokoh, & Dampak. https://tirto.id/sejarah-perundingan-renville-latar-belakang-isi-tokoh-dampak-f9CK.
(3) Perjanjian Renville: Latar Belakang, Isi, dan Kerugian bagi Indonesia. https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/23/120000169/perjanjian-renville-latar-belakang-isi-dan-kerugian-bagi-indonesia.