Indonesia Era Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Jenderal Soeharto, yang menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, dan ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat, namun juga dengan praktik korupsi, nepotisme, dan penindasan terhadap hak asasi manusia.
Latar Belakang Munculnya Orde Baru
Orde Baru muncul sebagai akibat dari ketidakstabilan politik dan ekonomi yang dialami Indonesia pada masa Orde Lama. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik regional, pemberontakan separatis, ancaman komunis, dan krisis ekonomi. Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia, mencoba mengatasi masalah-masalah ini dengan mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial, dan mengusung konsep Demokrasi Terpimpin, Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), dan Ganyang Malaysia.
Namun, kebijakan-kebijakan Soekarno tidak berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Indonesia. Malah, kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan ketegangan antara Soekarno dengan angkatan bersenjata dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang merupakan dua kekuatan politik terbesar saat itu. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), yang diduga merupakan upaya kudeta oleh PKI untuk menggulingkan Soekarno. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari angkatan bersenjata, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto, untuk menumpas PKI dan simpatisannya dengan cara yang brutal dan berdarah-darah.
Peristiwa G30S/PKI juga menyebabkan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap Soekarno, yang dianggap tidak mampu menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sebagai akibatnya, muncul gerakan-gerakan sosial yang menuntut perubahan politik, seperti Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang diprakarsai oleh Angkatan 66/Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Tritura terdiri dari tiga tuntutan utama, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga.
Supersemar dan Kebangkitan Soeharto
Dalam situasi yang semakin kritis, Soekarno mencoba melakukan langkah-langkah untuk meredam ketegangan politik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar), yang menyerahkan sebagian wewenang presiden kepada Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Supersemar diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto ketika presiden sedang berada di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966. Supersemar menjadi dasar legalitas bagi Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik.
Supersemar juga menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Soeharto sebagai pemimpin de facto Indonesia. Dengan menggunakan Supersemar sebagai legitimasi, Soeharto melakukan berbagai langkah untuk mengambil alih kendali politik dari tangan Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Soeharto antara lain adalah:
- Melarang kegiatan PKI dan organisasi-organisasi sayapnya.
- Menyederhanakan partai politik menjadi tiga kelompok, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
- Mengadakan pemilihan umum pada tahun 1971, yang dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan suara sebesar 62,8 persen.
- Menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai ideologi negara yang wajib diikuti oleh semua warga negara.
- Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang beranggotakan anggota DPR dan utusan golongan, yang kemudian memilih Soeharto sebagai presiden pada tahun 1968.
- Membubarkan MPRS dan menggantinya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang beranggotakan anggota DPR dan utusan daerah, yang kemudian memilih Soeharto sebagai presiden untuk enam kali masa jabatan berturut-turut hingga tahun 1998.
Pembangunan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Salah satu prestasi yang dicapai oleh pemerintahan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi yang pesat. Dengan mengadopsi model pembangunan berencana, Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7 persen per tahun, mengurangi angka kemiskinan dari 60 persen menjadi 11 persen, dan meningkatkan pendapatan per kapita dari 70 dolar AS menjadi 1.000 dolar AS. Beberapa faktor yang mendukung pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru antara lain adalah:
- Stabilitas politik dan keamanan yang diciptakan oleh pemerintah dengan menekan oposisi politik dan gerakan sosial.
- Kebijakan ekonomi yang liberal dan pro-investasi, yang mendorong masuknya modal asing dan swasta dalam berbagai sektor ekonomi.
- Pemanfaatan sumber daya alam, terutama minyak bumi, yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara.
- Pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan raya, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara, dan listrik, yang mendukung mobilitas dan produktivitas ekonomi.
- Pembangunan sumber daya manusia, melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Masalah-Masalah pada Masa Orde Baru
Meskipun berhasil mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan, pemerintahan Orde Baru juga menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Orde Baru antara lain adalah:
- Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang merajalela di berbagai lini pemerintahan dan birokrasi. Praktik KKN ini mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat, serta merugikan kepentingan publik.
- Pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para aktivis, mahasiswa, wartawan, seniman, tokoh agama, dan kelompok-kelompok minoritas. Pelanggaran HAM ini meliputi penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa, dan pembredelan media massa.
- Krisis ekonomi dan politik pada akhir tahun 1990-an, yang dipicu oleh krisis moneter Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Krisis ini menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok drastis, inflasi melonjak tinggi, utang luar negeri membengkak, dan sektor riil mengalami kontraksi. Krisis ini juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru, yang dianggap gagal mengatasi krisis.
Akhir dari Orde Baru
Krisis ekonomi dan politik pada akhir tahun 1990-an menjadi pemicu dari runtuhnya Orde Baru. Munculnya gerakan reformasi yang menuntut perubahan politik dan demokrasi, yang dikenal sebagai Reformasi 1998. Gerakan reformasi ini didorong oleh berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, buruh, petani, kaum perempuan, dan organisasi non-pemerintah. Gerakan reformasi ini juga didukung oleh sebagian elit politik dan militer, yang menginginkan perubahan kepemimpinan.
Gerakan reformasi ini menghasilkan beberapa perubahan penting, seperti:
- Pengunduran diri Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa. Soeharto digantikan oleh wakil presidennya, Bacharuddin Jusuf Habibie.
- Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru, seperti Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, Tanjung Priok, Talangsari, dan Timor Timur.
- Pembebasan tahanan politik dan tawanan politik (tapol dan napol), yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
- Pembukaan ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat, yang ditandai dengan bermunculannya partai-partai politik baru, media massa independen, dan organisasi masyarakat sipil.
- Pemilihan umum yang bebas dan adil pada tahun 1999, yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilihan umum ini menghasilkan kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Pemilihan umum ini juga memilih anggota MPR yang kemudian memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.
Penutup
Indonesia Era Orde Baru adalah salah satu periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Periode ini memiliki berbagai aspek positif dan negatif yang perlu dipelajari dan dikritisi. Periode ini juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa dan tokoh yang berpengaruh bagi perkembangan Indonesia hingga saat ini. Dengan memahami sejarah Indonesia Era Orde Baru, kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.
Sumber:
(1) Orde Baru – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru_%28Indonesia%29.
(2) Sejarah Masa Orde Baru (1966-1998) – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/03/140000869/sejarah-masa-orde-baru-1966-1998-.
(3) Perkembangan Politik pada Masa Orde Baru – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/27/113000769/perkembangan-politik-pada-masa-orde-baru.
(4) Masa Orde Baru: Latar Belakang, Sistem Pemerintah dan … – detikcom. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6042076/masa-orde-baru-latar-belakang-sistem-pemerintah-dan-penyebab-jatuhnya.
(5) Birokrasi Masa Orde Baru – Kompas.com. https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/16/160000279/birokrasi-masa-orde-baru.
(6) Demokrasi Indonesia Periode Orde Baru (1965-1998) – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/070000469/demokrasi-indonesia-periode-orde-baru-1965-1998.