Politik Luar Negeri Orde Baru: Antara Kebangkitan dan Kemunduran

Politik luar negeri Orde Baru merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa ini, Indonesia berusaha memperbaiki citra dan hubungannya dengan dunia internasional setelah mengalami krisis politik dan ekonomi akibat kebijakan-kebijakan konfrontatif dan revolusioner pada masa Orde Lama. Dengan mengusung prinsip bebas-aktif, Orde Baru menerapkan politik luar negeri yang low profile, pragmatis, dan pro-Barat. Namun, politik luar negeri Orde Baru juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, baik dari dalam maupun luar negeri, terkait dengan isu-isu seperti hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, dan ketergantungan ekonomi.

Latar Belakang Politik Luar Negeri Orde Baru

Politik luar negeri Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dalam negeri yang dialami Indonesia pada akhir tahun 1960-an. Pada masa itu, Indonesia mengalami krisis multidimensi akibat kegagalan pemberontakan G30S/PKI, konfrontasi dengan Malaysia, penarikan diri dari PBB, dan perang dingin antara blok Barat dan Timur. Krisis tersebut menyebabkan terjadinya pergolakan sosial, ketidakstabilan politik, kemiskinan, kelaparan, inflasi, dan hutang luar negeri yang membengkak¹.

Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto melakukan berbagai langkah reformasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu langkah tersebut adalah melakukan normalisasi hubungan dengan dunia internasional dengan mengadopsi kebijakan politik luar negeri bebas-aktif yang telah dicanangkan oleh Mohammad Hatta pada tahun 1948². Politik luar negeri bebas-aktif berarti bahwa Indonesia tidak akan ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain, tidak akan bergabung dengan salah satu blok kekuatan manapun, tetapi akan tetap aktif dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara lain demi kepentingan nasional².

Arah dan Tujuan Politik Luar Negeri Orde Baru

Politik luar negeri Orde Baru memiliki beberapa arah dan tujuan utama, yaitu:

• Membangun citra positif Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang damai, mandiri, dan berdaulat³.
• Mencari dukungan politik dan ekonomi dari negara-negara lain untuk mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat³.
• Mempertahankan integritas nasional dan kedaulatan wilayah dari ancaman separatisme dan intervensi asing³.
• Mendorong terciptanya perdamaian dunia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Piagam PBB³.
• Membantu perjuangan pembebasan bangsa-bangsa yang masih terjajah atau tertindas³.

Strategi dan Implementasi Politik Luar Negeri Orde Baru

Untuk mencapai arah dan tujuan politik luar negerinya, Orde Baru menerapkan beberapa strategi dan implementasi sebagai berikut:

• Melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang sempat terputus akibat konfrontasi pada masa Orde Lama. Normalisasi hubungan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Bangkok pada tahun 1966 yang mengakhiri konfrontasi dan membuka kerja sama di berbagai bidang⁴.
• Kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966 setelah sebelumnya keluar pada tahun 1965 sebagai bentuk protes terhadap keanggotaan Malaysia. Kembalinya Indonesia ke PBB menunjukkan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional dan menjaga perdamaian dunia⁵.
• Memprakarsai pembentukan ASEAN pada tahun 1967 bersama dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. ASEAN merupakan organisasi kerja sama regional yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas, kerja sama, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
• Membuka hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1990 setelah sebelumnya terputus pada tahun 1967 akibat isu-isu ideologis dan politik. Hubungan dengan RRT diharapkan dapat meningkatkan kerja sama ekonomi, sosial, budaya, dan politik antara kedua negara.
• Menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, sebagai sumber utama bantuan ekonomi dan investasi. Hubungan ini ditandai dengan bergabungnya Indonesia dalam International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) sebagai lembaga-lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman dan bantuan kepada Indonesia.
• Mendukung perjuangan pembebasan bangsa-bangsa yang masih terjajah atau tertindas, seperti Palestina, Vietnam Selatan, Angola, Mozambik, Zimbabwe, Namibia, dan Afrika Selatan. Indonesia memberikan bantuan politik, moral, dan materiil kepada gerakan-gerakan kemerdekaan di negara-negara tersebut.

Tantangan dan Kritik Politik Luar Negeri Orde Baru

Meskipun berhasil memperbaiki citra dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional, politik luar negeri Orde Baru juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa tantangan dan kritik tersebut adalah:

• Isu hak asasi manusia (HAM) yang menjadi sorotan dunia internasional akibat adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, seperti pembantaian massal terhadap anggota atau simpatisan PKI pada tahun 1965-1966, penindasan terhadap gerakan mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1974, 1978, dan 1998, serta penumpasan terhadap gerakan separatis di Aceh, Papua, dan Timor Timur.
• Isu demokrasi yang menjadi tuntutan dari masyarakat sipil Indonesia maupun komunitas internasional akibat adanya praktik-praktik otoriterisme, korupsi, nepotisme, dan kolusi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Praktik-praktik tersebut menyebabkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik di dalam negeri serta menurunkan kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional.
• Isu lingkungan hidup yang menjadi perhatian dunia internasional akibat adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Kerusakan lingkungan tersebut meliputi deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati.
• Isu ketergantungan ekonomi yang menjadi masalah bagi Indonesia akibat adanya hutang luar negeri yang besar dan kondisi ekonomi yang rentan terhadap krisis. Hutang luar negeri tersebut membuat Indonesia harus tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh IMF, World Bank, dan IGGI yang seringkali bertentangan dengan kepentingan nasional. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 juga menunjukkan betapa rapuhnya perekonomian Indonesia akibat liberalisasi pasar dan deregulasi keuangan.

Sumber:
(1) Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/03/153239969/politik-luar-negeri-indonesia-masa-orde-baru.
(2) Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Orde Baru – Tirto.ID. https://tirto.id/sejarah-politik-luar-negeri-indonesia-pada-masa-orde-baru-gyRe.
(3) 20 Soal Pilihan Ganda Sejarah Indonesia Kelas 12 Bab … – SekolahMuOnline. https://www.sekolahmuonline.com/2022/02/soal-pilihan-ganda-sejarah-indonesia-kelas-12-bab-5-indonesia-pada-masa-orde-baru.html.
(4) Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama …. https://ojs.unm.ac.id/pattingalloang/article/view/8540.
(5) Perkembangan Politik pada Masa Orde Baru – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/27/113000769/perkembangan-politik-pada-masa-orde-baru.