Kerajaan Sriwijaya, yang berkembang antara abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, dikenal sebagai kerajaan maritim yang mendominasi jalur perdagangan di Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Sriwijaya memiliki struktur yang unik dan kompleks, yang berperan penting dalam mempertahankan kekuasaannya selama berabad-abad.
Struktur Pemerintahan: Sistem Kedatuan
Sriwijaya menerapkan sistem pemerintahan yang disebut “kedatuan,” yang berasal dari kata “datu,” berarti pemimpin atau orang yang dihormati. Dalam sistem ini, kerajaan terdiri dari beberapa kadatuan atau wilayah yang dipimpin oleh datu-datu lokal. Setiap datu memiliki otonomi dalam mengelola wilayahnya, namun tetap mengakui supremasi maharaja Sriwijaya sebagai penguasa tertinggi. Sistem ini memungkinkan integrasi berbagai wilayah dengan budaya dan etnis yang berbeda di bawah satu payung kekuasaan.
Hierarki dan Jabatan dalam Pemerintahan
Prasasti Telaga Batu, yang ditemukan di Palembang, mengungkapkan berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan Sriwijaya. Beberapa di antaranya adalah:
- Rājaputra: Putra raja atau pangeran.
- Kumārāmātya: Menteri.
- Bhūpati: Penguasa regional.
- Senāpati: Panglima perang.
- Nāyaka: Pemimpin komunitas lokal.
- Pratyaya: Bangsawan.
- Dandanayaka: Hakim.
- Tuhā an vatak: Pengawas pekerja.
- Vuruh: Pekerja.
- Adhyāksi nījavarna: Pengawas tingkat rendah.
- Vāsīkarana: Pandai besi atau pembuat senjata.
- Cātabhata: Prajurit.
- Adhikarana: Pejabat.
- Kāyastha: Pekerja gudang.
- Sthāpaka: Seniman atau arsitek.
- Puhāvam: Kapten kapal.
- Vaniyāga: Pedagang.
- Marsī hāji: Pelayan raja.
- Hulun hāji: Budak raja.
Struktur hierarki ini mencerminkan kompleksitas dan organisasi pemerintahan Sriwijaya dalam mengelola wilayah kekuasaannya yang luas.
Sistem Mandala: Federasi Kadatuan
Sriwijaya menerapkan konsep “mandala,” yaitu model politik di Asia Tenggara di mana pusat kekuasaan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang memiliki tingkat otonomi tertentu namun tetap berada di bawah pengaruh pusat. Dalam konteks Sriwijaya, pusat kekuasaan berada di Palembang, sementara kadatuan-kadatuan lain seperti Kedah, Ligor, Jambi, dan Bangka mengakui supremasi Sriwijaya. Hubungan antara pusat dan kadatuan bersifat dinamis, dengan adanya aliansi melalui pernikahan dinasti dan sumpah kesetiaan.
Peran Agama dalam Pemerintahan
Sebagai kerajaan bercorak Buddha, Sriwijaya menjadikan agama sebagai elemen penting dalam pemerintahan. Raja dianggap sebagai pemimpin spiritual dan temporal, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan penyebaran ajaran Buddha. Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran Buddha di Asia Tenggara, menarik pelajar dari berbagai negara, termasuk Tiongkok dan India.
Militer dan Ekspansi Wilayah
Untuk mempertahankan dominasi perdagangan dan kekuasaannya, Sriwijaya memiliki angkatan laut yang kuat. Ekspedisi militer dilakukan untuk menaklukkan dan mengendalikan pelabuhan-pelabuhan strategis di Asia Tenggara, seperti Kedah di Semenanjung Malaya dan Tarumanagara di Jawa Barat. Penguasaan atas jalur perdagangan ini memastikan aliran pendapatan dan kekayaan bagi kerajaan.
Hubungan Diplomatik dan Perdagangan
Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan dan kekaisaran, termasuk Tiongkok dan India. Hubungan ini tidak hanya memperkuat posisi Sriwijaya dalam perdagangan internasional tetapi juga memberikan legitimasi dan pengakuan atas kekuasaannya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Sriwijaya mengirim utusan ke Tiongkok dan menerima hadiah dari khalifah di Timur Tengah, menunjukkan jangkauan diplomatiknya yang luas.
Kesimpulan
Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya yang berbasis pada kedatuan dan mandala, didukung oleh struktur hierarki yang kompleks, peran agama yang kuat, kekuatan militer yang tangguh, serta hubungan diplomatik yang luas, memungkinkan kerajaan ini bertahan dan mendominasi Asia Tenggara selama lebih dari lima abad. Kombinasi unik dari struktur politik dan sosial ini menjadikan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Indonesia dan Asia Tenggara.