Lembaga pembiayaan memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian melalui berbagai layanan keuangan, seperti kredit kendaraan, pinjaman usaha, dan sewa guna usaha. Namun, sebagai entitas yang diatur oleh hukum, ada batasan yang harus mereka patuhi untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan publik. Lalu, apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga pembiayaan? Simak penjelasan berikut ini.
1. Melakukan Penagihan dengan Cara yang Melanggar Hukum
Salah satu kesalahan paling umum yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga pembiayaan adalah melakukan penagihan dengan cara yang melanggar hukum, seperti:
- Menggunakan kekerasan atau ancaman.
- Menyita barang tanpa prosedur yang sesuai.
- Mengintimidasi konsumen melalui cara-cara yang tidak etis.
Penagihan harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta undang-undang perlindungan konsumen.
2. Mengungkap Data Pribadi Konsumen
Lembaga pembiayaan tidak boleh mengungkapkan data pribadi konsumen tanpa izin. Kebocoran informasi seperti nomor telepon, alamat, atau data pinjaman dapat melanggar hak privasi konsumen dan berdampak buruk bagi reputasi lembaga.
Perlindungan data pribadi kini semakin ketat dengan adanya regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pelanggaran atas ketentuan ini bisa berujung pada sanksi hukum.
3. Menyediakan Produk yang Tidak Transparan
Lembaga pembiayaan wajib memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, termasuk:
- Jumlah cicilan.
- Suku bunga efektif.
- Biaya tambahan lainnya.
Jika lembaga pembiayaan tidak transparan, konsumen berpotensi dirugikan. OJK mewajibkan semua informasi terkait produk keuangan disampaikan secara jujur dan mudah dimengerti.
4. Memanipulasi Suku Bunga
Salah satu tindakan yang dilarang adalah memanipulasi suku bunga tanpa pemberitahuan resmi kepada konsumen. Perubahan suku bunga secara sepihak atau pemberlakuan bunga tersembunyi dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak.
Konsumen berhak mengetahui detail suku bunga sejak awal, termasuk mekanisme perubahan suku bunga yang diatur dalam perjanjian.
5. Mengabaikan Keluhan Konsumen
Lembaga pembiayaan wajib menyediakan saluran pengaduan yang responsif dan efektif. Mengabaikan keluhan konsumen atau tidak menindaklanjuti laporan secara serius dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika bisnis.
Sebagai konsumen, Anda memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil. Lembaga yang mengabaikan keluhan dapat dilaporkan ke OJK.
6. Menyalahgunakan Dana Konsumen
Lembaga pembiayaan juga dilarang menyalahgunakan dana konsumen untuk kepentingan lain, seperti investasi ilegal atau aktivitas yang tidak berkaitan dengan perjanjian pembiayaan. Tindakan ini dapat merugikan konsumen secara finansial dan mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
7. Beroperasi Tanpa Izin
Lembaga pembiayaan yang sah harus memiliki izin resmi dari OJK. Beroperasi tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan konsumen. Pastikan lembaga pembiayaan tempat Anda mengajukan pinjaman sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Kesimpulan
Lembaga pembiayaan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mematuhi aturan yang berlaku. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga pembiayaan meliputi penagihan dengan cara melanggar hukum, kebocoran data konsumen, ketidaktransparanan, manipulasi suku bunga, hingga pengabaian keluhan.
Sebagai konsumen, Anda juga perlu lebih cermat dalam memilih lembaga pembiayaan yang terpercaya dan mengikuti aturan OJK. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan.