Hakikat Kewarganegaraan Indonesia

Kewarganegaraan (citizenship) merupakan ikatan hukum (legal bond) dan politik yang menghubungkan seseorang secara timbal balik dengan suatu negara berdaulat. Status kewarganegaraan menjadi pintu gerbang mutlak bagi penikmatan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus melahirkan kewajiban konstitusional untuk taat pada hukum dan berpartisipasi dalam pembelaan negara.

Dalam tata hukum Indonesia, hakikat dan pengaturan status kewarganegaraan berakar langsung pada Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur secara terperinci melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Landasan Konstitusional Kewarganegaraan Indonesia

Pasal 26 UUD 1945 secara tegas merumuskan:

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Rumusan konstitusi ini menegaskan keterbukaan hukum Indonesia yang tidak diskriminatif, memberikan kedudukan yang setara di hadapan hukum bagi siapapun yang telah sah menyandang status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Asas-Asas Kewarganegaraan Menurut UU No. 12 Tahun 2006

Sistem hukum kewarganegaraan Indonesia berlandaskan pada 4 (empat) asas pokok yang diatur dalam Penjelasan UU No. 12 Tahun 2006:

• Asas Ius Sanguinis (Asas Keturunan / Pertalian Darah): Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari orang tuanya, bukan berdasarkan negara tempat kelahirannya. Ini merupakan asas utama yang dianut oleh hukum Indonesia.
• Asas Ius Soli Terbatas (Asas Tempat Lahir Terbatas): Asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (misalnya anak yang lahir di wilayah RI tetapi status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas).
• Asas Kewarganegaraan Tunggal: Asas dasar hukum Indonesia yang menentukan bahwa setiap warga negara hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan demi mencegah timbulnya loyalitas ganda terhadap dua negara yang berbeda.
• Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas (Dwikewarganegaraan Terbatas): Asas pengecualian humanis yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak dari hasil perkawinan campur antarwarga negara yang berbeda. Status dwi-kewarganegaraan ini hanya berlaku sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Melalui PP No. 21 Tahun 2022, anak diberikan batas waktu kelonggaran hingga usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan secara sukarela.

Mekanisme Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, status kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa jalur resmi:

1. Kelahiran: Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan/atau ibu WNI, atau anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
2. Pengangkatan Anak (Adopsi): Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan oleh orang tua WNI.
3. Permohonan Pewarganegaraan Biasa (Naturalisasi Reguler): Orang asing yang telah memenuhi syarat menurut Pasal 9 UU 12/2006 (telah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di wilayah RI sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan UUD 1945, tidak pernah dijatuhi pidana penjara 1 tahun atau lebih, memiliki pekerjaan/penghasilan tetap, dan membayar uang pewarganegaraan ke kas negara).
4. Pewarganegaraan Istimewa (Pasal 20): Diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI kepada orang asing yang telah berjasa luar biasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara (misalnya di bidang olahraga, sains, atau kebudayaan).
5. Perkawinan Campur: Orang asing yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan memilih menjadi WNI di hadapan pejabat berwenang.

Penyebab Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia (Pasal 23 UU 12/2006)

Seorang WNI secara otomatis dapat kehilangan status kewarganegaraannya apabila:

• Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
• Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
• Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri setelah mencapai usia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
• Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.
• Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
• Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
• Mempunyai paspor atau surat perjalanan yang sah dari negara asing atas namanya sendiri.
• Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum batas waktu tersebut berakhir.

Hak dan Kewajiban Konstitusional Warga Negara

Kewarganegaraan Indonesia dengan demikian bukanlah sebatas dokumen administratif KTP dan paspor, melainkan manifestasi kesadaran berbangsa yang menuntut keseimbangan harmonis antara pelaksanaan hak asasi dan penunaian kewajiban bela negara demi tegaknya kedaulatan NKRI.