Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927 oleh Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. PNI menjadi salah satu organisasi pergerakan kemerdekaan yang menentang penjajahan Belanda dan berjuang untuk kemandirian ekonomi dan politik Indonesia. PNI juga menjadi partai dominan dalam sejarah politik Indonesia pada masa orde lama, sebelum dibubarkan secara paksa oleh rezim orde baru pada tahun 1973. Artikel ini akan membahas sejarah, tokoh, dan peran PNI dalam pergerakan nasional Indonesia.
Sejarah PNI
PNI lahir sebagai hasil dari perkembangan kesadaran nasionalisme di kalangan pemuda dan mahasiswa Indonesia pada awal abad ke-20. Pada tahun 1926, Soekarno bersama dengan beberapa rekannya mendirikan Algemeene Studie Club (ASC), sebuah klub diskusi yang membahas masalah-masalah sosial, politik, dan budaya di Indonesia. ASC kemudian berkembang menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Tujuan utama PNI adalah mencapai kemerdekaan Indonesia dari Belanda melalui perjuangan politik dan sosial. PNI juga mengusung ideologi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme.
PNI menarik perhatian banyak orang dengan pidato-pidato Soekarno yang menggugah semangat rakyat. PNI juga melakukan propaganda melalui media cetak, pamflet, poster, dan lagu-lagu nasionalis. Salah satu lagu yang populer adalah “Indonesia Raya”, yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Pada akhir tahun 1929, PNI memiliki sekitar 10.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera.
Namun, kegiatan PNI tidak luput dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda, yang merasa terancam oleh gerakan nasionalis ini. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno dan tujuh pemimpin PNI lainnya ditangkap dan diadili dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Dalam sidang pengadilan, Soekarno membacakan pidato berjudul “Indonesia Menggugat”, yang merupakan pembelaan sekaligus kritik terhadap sistem kolonial Belanda. Soekarno dan rekan-rekannya kemudian dijatuhi hukuman penjara dan pembuangan ke berbagai tempat.
Akibat penangkapan ini, PNI mengalami krisis kepemimpinan dan perpecahan. Sebagian anggota PNI mendukung Sartono sebagai pengganti Soekarno, yang kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tahun 1931. Sebagian anggota lainnya menolak pembubaran PNI dan mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) pada tahun 1932, dengan Mohammad Hatta sebagai ketuanya. PNI Baru lebih bersifat kooperatif dengan pemerintah Belanda dan berfokus pada pendidikan politik rakyat. Namun, baik Partindo maupun PNI Baru juga mengalami penindasan dari Belanda dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1934.
Pada tahun 1935, Soekarno dibebaskan dari pembuangan di Ende, Flores, dan bergabung dengan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sebuah partai nasionalis yang didirikan oleh Agus Salim dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Gerindo menjadi salah satu anggota dari Gabungan Politik Indonesia (GAPI), sebuah koalisi partai-partai nasionalis yang menuntut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Namun, GAPI juga tidak bertahan lama karena pecah akibat perbedaan sikap terhadap pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942.
Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno menjadi salah satu tokoh yang bekerja sama dengan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno juga menjadi ketua dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebuah lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk merumuskan dasar-dasar negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, yang kemudian diikuti oleh perang kemerdekaan melawan Belanda hingga tahun 1949.
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, PNI dibentuk kembali sebagai partai politik yang berbasis pada ideologi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. PNI menjadi partai terbesar dalam pemilihan umum legislatif pertama pada tahun 1955, dengan memperoleh 22,3 persen suara dan 57 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PNI juga berperan penting dalam pembentukan kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal, dengan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden.
Namun, PNI juga menghadapi tantangan dari partai-partai lain yang memiliki ideologi berbeda, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan partai-partai Islam. PNI juga mengalami konflik internal antara sayap kiri yang lebih radikal dan sayap kanan yang lebih moderat. Pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan DPR dan Konstituante, dan mengembalikan konstitusi tahun 1945. Soekarno juga memulai konsep Demokrasi Terpimpin, yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin tunggal bangsa dengan didukung oleh Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis).
Pada masa Demokrasi Terpimpin, PNI menjadi salah satu pilar utama dari pemerintahan Soekarno. PNI mendukung kebijakan-kebijakan Soekarno yang bersifat anti-imperialisme dan anti-neokolonialisme, seperti Konfrontasi dengan Malaysia, Ganyang Malaysia, dan Ganyang Singapura. PNI juga mendukung pembangunan proyek-proyek prestisius seperti Monumen Nasional (Monas), Hotel Indonesia, Gelora Bung Karno, dan Tugu Proklamasi. Namun, PNI juga menghadapi persaingan dengan PKI, yang semakin dekat dengan Soekarno dan mendapatkan pengaruh yang besar dalam berbagai bidang.
Pada tahun 1965, terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S), yang diduga dilakukan oleh PKI untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari militer dan massa anti-komunis, yang melakukan pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. PNI juga menjadi korban dari kekerasan ini, karena banyak anggota dan tokohnya yang dituduh terlibat dengan PKI atau mendukung G30S. Beberapa tokoh PNI yang tewas atau ditangkap dalam peristiwa ini antara lain Aidit, Njoto, Chaerul Saleh, Subandrio, Chairul Anwar, Asmara Hadi, dan Syamsudin Lubis.
Pada tahun 1966, Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto, panglima angkatan darat yang berhasil mengendalikan situasi pasca G30S. Soeharto kemudian membentuk rezim Orde Baru, yang menghapus sistem Demokrasi Terpimpin dan menggantinya dengan sistem Demokrasi Pancasila. Orde Baru juga melakukan pembatasan terhadap kebebasan politik dan sipil, serta melakukan pembubaran terhadap partai-partai politik yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Pada tahun 1973, PNI bersama dengan delapan partai nasionalis lainnya dipaksa untuk melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian, PNI berakhir sebagai partai politik.
Tokoh-tokoh PNI
PNI memiliki banyak tokoh-tokoh yang berjasa dalam pergerakan nasional Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:
- Soekarno: Pendiri dan ketua pertama PNI, presiden pertama Republik Indonesia, tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, pemrakarsa konsep Nasakom dan Demokrasi Terpimpin, bapak bangsa Indonesia.
- Mohammad Hatta: Pendiri dan ketua PNI Baru, wakil presiden pertama Republik Indonesia, tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, bapak koperasi Indonesia, tokoh perjuangan diplomasi Indonesia.
- Sutan Sjahrir: Anggota PNI, perdana menteri pertama Republik Indonesia, tokoh perumus Piagam Jakarta, tokoh perundingan Linggarjati dan Renville, pendiri PSI.
- Agus Salim: Anggota PNI, menteri luar negeri pertama Republik Indonesia, tokoh perumus Piagam Jakarta, tokoh perundingan Linggarjati dan Renville, pendiri Gerindo.
- Abikoesno Tjokrosoejoso: Anggota PNI, menteri dalam negeri pertama Republik Indonesia, pendiri Gerindo, tokoh perjuangan rakyat Jawa Tengah.
- Sukiman Wirjosandjojo: Anggota PNI, perdana menteri kedua Republik Indonesia, tokoh perundingan Roem-Royen, pendiri Partai Masyumi.
- Ali Sastroamidjojo: Anggota PNI, perdana menteri ketiga dan kelima Republik Indonesia, tokoh perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB), pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI) 1952.
- Djuanda Kartawidjaja: Anggota PNI, perdana menteri terakhir Republik Indonesia, tokoh Deklarasi Djuanda tentang wilayah laut Indonesia, pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI) 1958.
- Soemitro Djojohadikusumo: Anggota PNI, menteri keuangan pertama Republik Indonesia, tokoh ekonomi nasionalis Indonesia, pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI) 1958.
- Soepomo: Anggota PNI, menteri kehakiman pertama Republik Indonesia, tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI) 1952.
Peran PNI dalam Pergerakan Kemerdekaan
PNI memiliki peran yang sangat penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:
- PNI menjadi salah satu organisasi pergerakan kemerdekaan yang paling awal dan paling berpengaruh di Indonesia. PNI menyebarluaskan ideologi nasionalisme dan kesadaran politik di kalangan rakyat. PNI juga melakukan propaganda dan aksi-aksi demonstrasi untuk menentang penjajahan Belanda.
- PNI menjadi salah satu penggagas dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan deklarasi persatuan bangsa Indonesia yang mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah dalam pembentukan identitas nasional Indonesia.
- PNI menjadi salah satu inisiator dari Kongres Pemuda Kedua pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres Pemuda Kedua merupakan pertemuan antara berbagai organisasi pemuda nasionalis yang membahas masalah-masalah kebangsaan dan kemerdekaan. Kongres Pemuda Kedua menghasilkan beberapa keputusan penting seperti pembentukan Badan Musyawarah Kebangsaan (BMK), pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI), dan penetapan lagu “Indonesia Raya” sebagai lagu kebangsaan.
- PNI menjadi salah satu pelopor dari Persatuan Perjuangan pada tahun 1937. Persatuan Perjuangan merupakan aliansi antara partai-partai nasionalis yang menuntut kemerdekaan penuh dari Belanda. Persatuan Perjuangan melancarkan gerakan boikot terhadap produk-produk Belanda dan mengadakan rapat-rapat umum untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
- PNI menjadi salah satu anggota dari GAPI pada tahun 1941. GAPI merupakan koalisi antara partai-partai nasionalis, agama, dan komunis yang menuntut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. GAPI juga melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kemungkinan perang dunia kedua di Asia.
- PNI menjadi salah satu aktor dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta sebagai tokoh PNI membacakan teks proklamasi yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka dari segala bentuk penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan momen bersejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme.
- PNI menjadi salah satu pejuang dalam Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949). PNI berperan dalam membentuk pemerintahan Republik Indonesia, membentuk tentara nasional Indonesia, dan mengorganisir perlawanan rakyat terhadap agresi militer Belanda. PNI juga berperan dalam melakukan diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari negara-negara lain.
Sumber:
(1) Partai Nasional Indonesia – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Nasional_Indonesia.
(2) Partai Nasional Indonesia (PNI): Pendirian, Tokoh, dan Perkembangan. https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/02/121648779/partai-nasional-indonesia-pni-pendirian-tokoh-dan-perkembangan.
(3) Tujuan PNI dalam Pergerakan Nasional, Ketahui Sejarah dan Linimasa …. https://www.liputan6.com/hot/read/4611350/tujuan-pni-dalam-pergerakan-nasional-ketahui-sejarah-dan-linimasa-berdirinya.