Cyberbullying adalah perilaku yang menggunakan media sosial atau internet untuk menghina, mengejek, mengancam, atau menyakiti orang lain secara berulang-ulang. Cyberbullying bisa berupa kata-kata, gambar, video, atau suara yang bersifat ofensif, provokatif, atau diskriminatif. Cyberbullying menjadi masalah serius di era digital karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, seperti stres, depresi, trauma, kehilangan kepercayaan diri, bahkan bunuh diri.
Beberapa contoh kasus cyberbullying yang terjadi di Indonesia antara lain adalah kasus Audrey yang dianiaya oleh 12 siswi di Pontianak, kasus Marion Jola yang mendapat komentar jorok dan hinaan di media sosial, dan kasus Vanessa Angel yang difitnah sebagai pelacur oleh akun-akun anonim. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa seriusnya masalah cyberbullying di Indonesia dan perlunya penanganan yang tegas dari pihak berwenang.
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang hukum yang mengatur cyberbullying dan sanksi bagi pelakunya di Indonesia. Artikel ini juga akan menjelaskan proses penegakan hukum terhadap cyberbullying dan memberikan saran atau rekomendasi untuk mencegah dan menanggulangi masalah ini.
Hukum Cyberbullying di Indonesia
Hukum yang mengatur cyberbullying di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya. UU ITE merupakan payung hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, termasuk cyberbullying. UU ITE mengandung beberapa pasal yang relevan dengan cyberbullying, yaitu:
- Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- Pasal 27 ayat (4) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
- Pasal 28 ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
- Pasal 29 UU ITE: “Dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) merupakan hasil pengolahan dari informasi elektronik lainnya atau dokumen elektronik lainnya maka setiap orang yang melakukan pengolahan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Pasal-pasal tersebut memiliki makna dan ruang lingkup yang luas. Penghinaan adalah perbuatan merendahkan martabat seseorang dengan kata-kata atau tindakan. Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang reputasi seseorang dengan menyebarkan fakta-fakta palsu atau fitnah.
Pemerasan adalah perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman. Pengancaman adalah perbuatan menakut-nakuti seseorang dengan janji akan melakukan sesuatu yang merugikan.
Rasa kebencian atau permusuhan adalah perasaan tidak suka atau benci yang dapat menimbulkan konflik atau kekerasan. Pasal-pasal tersebut juga memiliki rujukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 335, dan Pasal 156a KUHP.
Sanksi pidana bagi pelaku cyberbullying berdasarkan UU ITE adalah pidana penjara dan denda. Pidana penjara berkisar antara 2 tahun sampai 6 tahun, tergantung pada pasal yang dilanggar. Denda berkisar antara Rp250 juta sampai Rp1 miliar, tergantung pada pasal yang dilanggar. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku cyberbullying dan memberikan perlindungan bagi korban cyberbullying.
Proses Penegakan Hukum Terhadap Cyberbullying
Proses penegakan hukum terhadap cyberbullying di Indonesia melibatkan beberapa lembaga yang berwenang, yaitu:
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): Lembaga ini bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, termasuk menangani laporan dan pengaduan masyarakat terkait cyberbullying. Kominfo juga berwenang untuk melakukan pemblokiran atau penghapusan konten yang melanggar UU ITE.
- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri: Lembaga ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana cyberbullying berdasarkan laporan atau pengaduan korban atau pihak lain yang berkepentingan. Bareskrim juga berwenang untuk melakukan penyitaan atau penggeledahan terhadap barang bukti elektronik yang berkaitan dengan cyberbullying.
- Pengadilan Negeri: Lembaga ini bertugas untuk mengadili perkara cyberbullying berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pengadilan Negeri juga berwenang untuk memutuskan hukuman bagi terdakwa cyberbullying sesuai dengan pasal yang dilanggar.
Mekanisme penegakan hukum terhadap cyberbullying di Indonesia adalah sebagai berikut:
- Pelaporan: Korban atau pihak lain yang berkepentingan dapat melaporkan kasus cyberbullying kepada Kominfo atau Bareskrim dengan menyertakan bukti-bukti seperti tangkapan layar, rekaman suara, atau video yang menunjukkan adanya cyberbullying. Pelapor juga harus menyertakan identitas diri dan alamat pelaku cyberbullying jika diketahui.
- Penyelidikan: Kominfo atau Bareskrim akan melakukan penyelidikan terhadap laporan atau pengaduan yang diterima untuk menentukan apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk menjerat pelaku cyberbullying sebagai tersangka. Penyelidikan ini meliputi pemeriksaan saksi-saksi, ahli, atau barang bukti elektronik yang berkaitan dengan cyberbullying.
- Penyidikan: Jika ada bukti permulaan yang cukup, Bareskrim akan melakukan penyidikan terhadap tersangka cyberbullying untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan lengkap untuk dijadikan sebagai dasar penuntutan. Penyidikan ini meliputi penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan, atau pengambilan sidik jari tersangka cyberbullying.
- Penuntutan: Jika ada bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan, Bareskrim akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan negeri. Jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang berisi tuntutan hukum terhadap terdakwa cyberbullying sesuai dengan pasal yang dilanggar. Jaksa penuntut umum juga akan mengajukan permohonan persidangan kepada pengadilan negeri.
- Peradilan: Pengadilan negeri akan mengadakan persidangan untuk mengadili perkara cyberbullying. Persidangan ini meliputi pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi, ahli, atau barang bukti elektronik yang berkaitan dengan cyberbullying. Pengadilan negeri juga akan mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Setelah itu, pengadilan negeri akan memutuskan apakah terdakwa cyberbullying bersalah atau tidak dan menentukan hukuman yang sesuai.
Proses penegakan hukum terhadap cyberbullying di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, seperti:
- Kesulitan mengidentifikasi pelaku cyberbullying, terutama jika mereka menggunakan akun anonim, palsu, atau asing
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak cyberbullying serta hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna internet
- Rendahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam menangani kasus cyberbullying, seperti Kominfo, Bareskrim, dan Pengadilan Negeri
- Belum adanya regulasi khusus yang mengatur cyberbullying secara lebih spesifik dan komprehensif.