Formulasi kebijakan adalah proses penyusunan rancangan kebijakan yang dibahas dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Formulasi kebijakan merupakan kompetisi untuk mencapai kesepakatan antara para aktor pembuat kebijakan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan alternatif yang ada1. Formulasi kebijakan juga merupakan cara untuk memecahkan masalah publik dengan cara yang efektif, efisien, dan adil2.
Proses Formulasi Kebijakan
Proses formulasi kebijakan secara umum memiliki tahapan-tahapan di antaranya yaitu3:
- Pengaturan proses pengembangan kebijakan: tahap ini meliputi penetapan struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, mekanisme koordinasi, dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan.
- Penggambaran permasalahan: tahap ini meliputi identifikasi masalah yang menjadi sebab atau alasan disusunnya suatu kebijakan publik, serta analisis penyebab dan dampak dari masalah tersebut.
- Penetapan sasaran dan tujuan: tahap ini meliputi menentukan apa yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik, serta indikator kinerja dan ukuran kesuksesan dari kebijakan tersebut.
- Penetapan prioritas: tahap ini meliputi menentukan urutan atau tingkat pentingnya dari berbagai masalah atau isu yang ada di masyarakat, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti urgensi, kompleksitas, biaya-benefit, dan dampak sosial dari setiap masalah atau isu tersebut.
- Perancangan kebijakan: tahap ini meliputi menyusun rancangan atau proposal dari suatu kebijakan publik, termasuk deskripsi masalah, analisis situasi, sasaran dan tujuan, alternatif solusi, evaluasi alternatif solusi, rekomendasi solusi terbaik, serta rencana aksi dan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan.
- Penggambaran pilihan-pilihan: tahap ini meliputi menyajikan rancangan atau proposal dari suatu kebijakan publik kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan, seperti pemerintah pusat atau daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, akademisi, praktisi profesional, dll. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan masukan atau saran dari para pemangku kepentingan atau stakeholder tersebut terkait dengan rancangan atau proposal tersebut.
- Penilaian pilihan-pilihan: tahap ini meliputi mengevaluasi kelayakan dan keterbukaan dari rancangan atau proposal dari suatu kebijakan publik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap ini juga meliputi melakukan diskusi dan negosiasi antara para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mencapai kesepakatan mengenai rancangan atau proposal tersebut.
- Perputaran untuk penelaahan sejawat dan revisi kebijakan: tahap ini meliputi melakukan penelaahan ulang terhadap rancangan atau proposal dari suatu kebijakan publik oleh sejawat-sejawat profesional yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi dalam bidangnya. Tahap ini bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan rancangan atau proposal tersebut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi baru. Tahap ini juga meliputi melakukan revisi terhadap rancangan atau proposal tersebut jika diperlukan.
- Akhirnya upaya untuk mendapatkan dukungan formal terhadap kebijakan yang sedang diajukan atau disusun: tahap ini meliputi mengajukan atau menyusun rancangan atau proposal dari suatu kebijakan publik kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan, seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga peradilan, dll. Tahap ini juga meliputi melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap kebijakan publik tersebut kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan
Formulasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi formulasi kebijakan adalah:
- Struktur organisasi: struktur organisasi menentukan siapa saja yang bertanggung jawab, berwenang, dan berperan dalam proses formulasi kebijakan. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana koordinasi dan komunikasi antara para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam proses formulasi kebijakan.
- Sistem informasi: sistem informasi menentukan bagaimana data dan informasi yang relevan dengan masalah publik dikumpulkan, dianalisis, disajikan, dan disimpan dalam proses formulasi kebijakan. Sistem informasi juga menentukan bagaimana informasi tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam proses formulasi kebijakan.
- Kebijakan publik: kebijakan publik menentukan apa saja yang menjadi prioritas, tujuan, sasaran, alternatif solusi, evaluasi alternatif solusi, rekomendasi solusi terbaik, rencana aksi, dan anggaran dalam proses formulasi kebijakan. Kebijakan publik juga menentukan bagaimana kriteria-kriteria tertentu digunakan untuk menilai kelayakan dan keterbukaan dari rancangan atau proposal dari suatu kebijakan publik.
Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi formulasi kebijakan adalah:
- Perkembangan teknologi: perkembangan teknologi menimbulkan tantangan dan peluang bagi proses formulasi kebijakan. Perkembangan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan inovatif dalam proses formulasi kebijakan. Namun demikian, perkembangan teknologi juga dapat membawa risiko seperti cybercrime, disinformasi, manipulasi data, dll.