Kabinet Ali Sastroamidjojo 2: Latar Belakang, Susunan, Program, dan Jatuhnya

Latar Belakang

Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, yang juga merupakan Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI). Kabinet ini dibentuk setelah Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 1955, yang dimenangkan oleh empat partai besar, yaitu PNI, Nahdatul Ulama (NU), Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PNI mendapat suara terbanyak dengan 22,3 persen, diikuti oleh NU dengan 18,4 persen, Masyumi dengan 20,9 persen, dan PKI dengan 16,4 persen¹.

Karena tidak ada satu partai pun yang mendapat mayoritas absolut di DPR, maka dibutuhkan koalisi antara beberapa partai untuk membentuk pemerintahan. Presiden Soekarno kemudian menugaskan Ali Sastroamidjojo untuk membentuk kabinet baru sebagai perdana menteri. Ali Sastroamidjojo berhasil mengajak Masyumi dan NU untuk bergabung dalam kabinetnya, serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Islam Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (PIIPKI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Kabinet ini juga didukung oleh PKI dari luar².

Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 diumumkan pada tanggal 20 Maret 1956 dan mulai bertugas sejak tanggal 24 Maret 1956. Kabinet ini sering disebut juga sebagai Kabinet Ali-Roem-Idham, karena memiliki dua wakil perdana menteri, yaitu Mohammad Roem dari Masyumi dan Idham Chalid dari NU².

Susunan

Berikut adalah susunan anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo 2²:

• Perdana Menteri: Ali Sastroamidjojo – PNI
• Wakil Perdana Menteri I: Mohammad Roem – Masyumi
• Wakil Perdana Menteri II: Idham Chalid – NU
• Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani – PNI (sampai 28 Januari 1957, kemudian digantikan oleh Ali Sastroamidjojo)
• Menteri Dalam Negeri: R Sunarjo – NU
• Menteri Pertahanan (Ad Interim): Ali Sastroamidjojo – PNI
• Menteri Kehakiman: Mujiatno – Masyumi
• Menteri Penerangan: Soedibyo – PSII
• Menteri Keuangan: Jusuf Wibisono – Masyumi
• Menteri Perekonomian: Burhanuddin – NU
• Menteri Muda Perekonomian: F.F. Umbas – Parkindo
• Menteri Pertanian: Eny Karim – PNI
• Menteri Muda Pertanian: Sjech Marhaban – PSII
• Menteri Perhubungan: Suchjar Tedjasukmana – Masyumi
• Menteri Muda Perhubungan: A.B. de Rozari – Partai Katolik

Program Kerja

Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 memiliki beberapa program kerja utama, antara lain¹:

• Menyelenggarakan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru yang menggantikan UUDS 1950.
• Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan cara diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
• Melanjutkan pembangunan ekonomi nasional dengan mengembangkan sektor pertanian dan industri.
• Menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional dengan mengatasi pemberontakan regional dan gerakan separatis.
• Meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabat, terutama negara-negara Asia-Afrika.

Jatuhnya Kabinet

Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 mengalami berbagai tantangan dan krisis selama masa jabatannya. Beberapa faktor penyebab jatuhnya kabinet ini adalah¹:

• Adanya perbedaan pandangan antara PNI dan Masyumi mengenai masalah Irian Barat. PNI menginginkan penyelesaian secara damai melalui PBB, sedangkan Masyumi mendesak agar dilakukan aksi militer untuk merebut kembali wilayah tersebut dari Belanda.
• Adanya pemberontakan regional di beberapa daerah, seperti PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, dan DI/TII di Jawa Barat. Pemberontakan ini didukung oleh sebagian anggota Masyumi dan militer yang tidak puas dengan pemerintah pusat. Pemberontakan ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial.
• Adanya gerakan separatis di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh, yang menuntut agar Aceh menjadi negara Islam yang merdeka. Gerakan ini juga didukung oleh sebagian anggota Masyumi dan NU yang berafiliasi dengan Islam tradisional.
• Adanya tekanan dari PKI yang mendesak agar dilakukan land reform atau reforma agraria untuk menyejahterakan rakyat miskin. PKI juga menuntut agar dibentuk Dewan Nasional yang beranggotakan perwakilan dari partai-partai politik, organisasi massa, dan militer. Dewan Nasional ini dimaksudkan untuk mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintah.
• Adanya kritik dari Presiden Soekarno yang menilai bahwa kabinet ini tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Soekarno juga mengusulkan agar dibentuk pemerintahan nasional yang melibatkan semua partai politik, termasuk PKI.

Akhirnya, pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya sebagai perdana menteri kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Djuanda sebagai pengganti Kabinet Ali Sastroamidjojo 2².

Sumber:
(1) Kabinet Ali Sastroamidjojo 2: Program, Susunan, dan Jatuhnya. https://www.zenius.net/blog/sejarah-kabinet-ali-sastroamidjojo.
(2) Kabinet Ali Sastroamidjojo II – Wikipedia bahasa Indonesia …. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Ali_Sastroamidjojo_II.
(3) Sejarah Kabinet Ali Sastroamijoyo II: Program Kerja & Kejatuhannya. https://tirto.id/sejarah-kabinet-ali-sastroamijoyo-ii-program-kerja-kejatuhannya-gvuU.
(4) Kabinet Ali Sastroamidjojo II – STEKOM. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabinet_Ali_Sastroamidjojo_II.