Era reformasi adalah periode sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1998, setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Era ini ditandai dengan perubahan sistem politik yang lebih demokratis, terbuka, dan liberal, serta upaya pemulihan ekonomi yang mengalami krisis akibat krisis moneter Asia tahun 1997. Pada era reformasi, terjadi berbagai peristiwa penting yang membentuk Indonesia saat ini. Berikut adalah beberapa peristiwa yang terjadi pada era reformasi:
Pengunduran Diri Presiden Soeharto
Peristiwa ini merupakan puncak dari gerakan reformasi yang dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap korup, nepotis, dan otoriter. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997 semakin memperburuk kondisi sosial dan politik di negeri ini. Berbagai demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat di seluruh Indonesia, menuntut agar Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden.
Salah satu demonstrasi paling tragis adalah peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti tertembak mati oleh aparat keamanan saat melakukan aksi damai di kampus mereka. Peristiwa ini memicu kerusuhan massal di Jakarta dan kota-kota lainnya pada 13-15 Mei 1998, yang menelan korban jiwa ratusan orang dan kerugian materi miliaran rupiah. Kerusuhan ini juga menyasar etnis Tionghoa yang menjadi sasaran kekerasan dan pemerkosaan.
Tekanan dari dalam dan luar negeri semakin menguat agar Soeharto mengundurkan diri. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden di Istana Merdeka, disaksikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie dan para pejabat tinggi negara. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya era Orde Baru dan awal era reformasi di Indonesia1.
Pemerintahan BJ Habibie
Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu BJ Habibie. Hal ini sesuai dengan pasal 8 UUD 1945 yang mengatur tentang penggantian presiden. Presiden Republik Indonesia ketiga ini hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan, karena masa jabatannya dianggap sebagai perpanjangan dari rezim Orde Baru.
Meskipun demikian, pemerintahan BJ Habibie berhasil melakukan beberapa langkah reformasi di bidang politik dan ekonomi. Di bidang politik, Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain:
- Memberikan kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi.
- Mengganti lima paket undang-undang dan tiga di antaranya diubah menjadi lebih demokratis.
- Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers.
- Mengurangi jumlah anggota ABRI (sekarang TNI) di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang.
- Menyelenggarakan jejak pendapat untuk menentukan nasib Timor Timur (sekarang Timor Leste).
- Memberikan abolisi kepada 18 tahanan dan narapidana politik (orang-orang yang mengkritik presiden).
- Memisahkan Polri dari ABRI menjadi Kepolisian RI2.
Di bidang ekonomi, Habibie melakukan beberapa upaya antara lain:
- Merekonstruksi perekonomian nasional.
- Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi.
- Melikuidasi bank yang bermasalah.
- Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga di bawah Rp 10.0002.
Pemilu 1999
Pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan pada era reformasi. Pemilu ini juga merupakan pemilu pertama yang bebas dan adil sejak Orde Baru. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik, yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan tiga partai politik yang diizinkan pada masa Orde Baru.
Pemilu 1999 berlangsung pada 7 Juni 1999, dengan tingkat partisipasi mencapai 93,3 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar. Hasil pemilu menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri meraih suara terbanyak, yaitu 33,7 persen. Namun, PDI-P tidak memperoleh mayoritas absolut di parlemen, sehingga harus berkoalisi dengan partai-partai lain untuk membentuk pemerintahan.
Pemilu 1999 juga menentukan anggota MPR yang akan memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. MPR terdiri dari anggota DPR hasil pemilu, anggota DPD hasil pemilihan langsung, dan utusan golongan. MPR bersidang pada Oktober 1999 untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 1999-20043.
Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan Gus Dur, adalah presiden Republik Indonesia keempat yang terpilih oleh MPR pada 20 Oktober 1999. Gus Dur adalah tokoh agama dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Gus Dur memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presidennya.
Pemerintahan Gus Dur menghadapi berbagai tantangan dan masalah, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain:
- Krisis ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
- Konflik sosial dan politik di berbagai daerah, seperti Aceh, Maluku, Papua, dan Kalimantan.
- Tuntutan reformasi hukum dan penegakan hak asasi manusia.
- Kritik dan oposisi dari parlemen dan partai-partai politik.
- Isu kesehatan dan kemampuan Gus Dur sebagai presiden.
Gus Dur juga melakukan beberapa langkah kontroversial, seperti:
- Mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, padahal Wiranto diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur.
- Mengeluarkan dekrit presiden untuk membubarkan DPR dan menyelenggarakan pemilu baru, tanpa persetujuan MPR.
- Mengusulkan perubahan nama Indonesia menjadi Nusantara.
- Mengusulkan pengakuan terhadap Israel.
Akibatnya, Gus Dur semakin kehilangan dukungan dari parlemen dan masyarakat. Pada 29 Januari 2001, MPR mengeluarkan memorandum pertama yang berisi peringatan keras kepada Gus Dur agar memperbaiki kinerjanya sebagai presiden. Pada 30 April 2001, MPR mengeluarkan memorandum kedua yang berisi ultimatum kepada Gus Dur agar segera melaporkan pertanggungjawabannya sebagai presiden.
Gus Dur menolak untuk menghadiri sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001, yang akan memutuskan nasibnya sebagai presiden. Sidang istimewa tersebut akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Gus Dur sebagai presiden dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden baru3.
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri adalah presiden Republik Indonesia kelima yang dilantik oleh MPR pada 23 Juli 2001. Megawati adalah putri dari Presiden Soekarno dan merupakan ketua umum PDI-P. Megawati memilih Hamzah Haz sebagai wakil presidennya.
Pemerintahan Megawati melanjutkan agenda reformasi yang telah dimulai sejak era Habibie dan Gus Dur. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
- Menandatangani perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005, yang mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama 29 tahun di Aceh.
- Menyelenggarakan pemilu presiden langsung pertama pada 5 Juli 2004, yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.
- Melakukan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, termasuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).
- Meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis, seperti Australia, Cina, India, Jepang, dan Amerika Serikat.
- Membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004.
Kesimpulan
Era reformasi adalah era perubahan yang signifikan bagi Indonesia. Era ini membawa Indonesia dari rezim otoriter Orde Baru ke sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Era ini juga menyaksikan berbagai peristiwa penting yang mempengaruhi nasib bangsa ini, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Era reformasi masih berlangsung hingga saat ini, dengan tantangan dan peluang yang masih menanti untuk dihadapi oleh rakyat Indonesia.
Sumber:
(1) Peristiwa Penting Dalam Gerakan Reformasi Tahun 1998. https://www.freedomsiana.id/peristiwa-penting-dalam-gerakan-reformasi-tahun-1998/.
(2) Peristiwa Penting Era Reformasi – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/070000669/peristiwa-penting-era-reformasi.
(3) Reformasi Indonesia 1998: Latar Belakang, Tujuan, Kronologi, Dampak. https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/20/144131779/reformasi-indonesia-1998-latar-belakang-tujuan-kronologi-dampak.
(4) Penerapan Pancasila pada Masa Reformasi – Kompas.com. https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/11/120000079/penerapan-pancasila-pada-masa-reformasi.