Kesultanan Ternate, yang didirikan pada tahun 1257 oleh Baab Mashur Malamo, merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkeh, Ternate memiliki struktur pemerintahan yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Struktur ini mencerminkan adaptasi terhadap pengaruh Islam serta kebutuhan untuk mengelola wilayah kekuasaan yang luas dan beragam.
1. Sultan sebagai Pemimpin Tertinggi
Pada puncak hierarki pemerintahan Kesultanan Ternate adalah Sultan, yang berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Awalnya, pemimpin Ternate bergelar “Kolano,” namun setelah Islam diadopsi secara resmi pada pertengahan abad ke-15, gelar tersebut diganti menjadi “Sultan.” Perubahan ini menandai integrasi nilai-nilai Islam dalam struktur pemerintahan. Sultan memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan politik, militer, dan keagamaan.
2. Fala Raha: Empat Klan Bangsawan
Di bawah Sultan, terdapat Fala Raha atau “Empat Rumah,” yang terdiri dari empat klan bangsawan utama: Marasaoli, Tomagola, Tomaito, dan Tamadi. Masing-masing klan dipimpin oleh seorang Kimalaha. Fala Raha berfungsi sebagai penasihat Sultan dan memainkan peran penting dalam stabilitas politik kesultanan. Jika Sultan tidak memiliki pewaris, penerus tahta sering dipilih dari salah satu klan ini.
3. Bobato Ma-Dopolo: Dewan Eksekutif
Bobato Ma-Dopolo adalah dewan eksekutif yang membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Dewan ini terdiri dari lima pejabat utama:
- Jogugu: Perdana Menteri yang mengatur administrasi pemerintahan.
- Kapita Lau: Panglima Angkatan Laut yang bertanggung jawab atas pertahanan maritim.
- Hukum Soa Sio: Menteri Urusan Dalam Negeri yang mengawasi administrasi internal.
- Hukum Sangadji: Menteri Luar Negeri yang menangani hubungan diplomatik.
- Tuli Lamo: Sekretaris Kerajaan yang mengelola dokumentasi dan komunikasi resmi.
Struktur ini memastikan bahwa setiap aspek pemerintahan dikelola oleh individu yang kompeten di bidangnya.
4. Bobato Nyagimoi se Tufkange: Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan ini terdiri dari 18 kepala klan, dengan sembilan perwakilan dari wilayah Soa Sio dan sembilan dari wilayah Sangadji. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan Sultan, memastikan aspirasi masyarakat disampaikan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
5. Gam Raha: Majelis Kepala Distrik
Gam Raha adalah majelis yang terdiri dari kepala distrik dari empat wilayah utama: Soa Sio, Sangadji, Heku, dan Cim. Mereka bertanggung jawab atas administrasi lokal dan memastikan kebijakan kesultanan diterapkan di wilayah masing-masing.
6. Jou Lebe: Dewan Keagamaan
Sebagai kesultanan Islam, Ternate memiliki Jou Lebe, dewan yang mengurus urusan keagamaan. Dewan ini dipimpin oleh Kadhi sebagai otoritas tertinggi dalam hukum Islam, dibantu oleh lima imam kerajaan: Imam Jiko, Imam Jawa, Imam Sangadji, Imam Moti, dan Imam Bangsa. Setiap imam didukung oleh seorang modim. Peran mereka mencakup pelaksanaan hukum syariah, pendidikan agama, dan penyebaran ajaran Islam di masyarakat.
7. Salahakan dan Utusan Sultan
- Salahakan: Perwakilan Sultan di daerah jajahan atau wilayah yang jauh dari pusat kesultanan. Mereka memastikan otoritas Sultan diakui dan kebijakan kesultanan diterapkan di wilayah tersebut.
- Utusan Sultan: Duta besar kerajaan yang bertugas di kawasan perbatasan. Terdapat tiga utusan utama: Utusan Kayoa, Utusan Galela, dan Utusan Dodinga. Mereka bertanggung jawab atas hubungan diplomatik dan pengawasan wilayah perbatasan.
8. Pemerintahan Lokal: Soa dan Kampung
Unit administrasi terkecil dalam Kesultanan Ternate adalah kampung, yang terdiri dari satu atau lebih kelompok persaudaraan atau klan (soa). Setiap soa dipimpin oleh seorang Kepala Soa dengan gelar Kimelaha, Fanyira, atau Sangadji. Beberapa soa bergabung membentuk distrik yang lebih besar, yang kemudian dikelola oleh kepala distrik. Struktur ini memastikan bahwa pemerintahan kesultanan mencapai tingkat lokal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Integrasi Nilai Islam dalam Pemerintahan
Setelah adopsi Islam sebagai agama resmi, Kesultanan Ternate mengalami transformasi signifikan dalam struktur pemerintahannya. Lembaga-lembaga seperti Jou Lebe dan peran Kadhi diperkenalkan untuk memastikan bahwa hukum dan nilai-nilai Islam diterapkan dalam administrasi dan kehidupan sehari-hari. Perubahan ini mencerminkan upaya kesultanan untuk menyelaraskan tradisi lokal dengan ajaran Islam, menciptakan sistem pemerintahan yang harmonis dan efektif.
Kesimpulan
Struktur pemerintahan Kesultanan Ternate menunjukkan kombinasi antara tradisi lokal dan pengaruh Islam. Dengan Sultan sebagai pemimpin tertinggi, didukung oleh berbagai dewan dan pejabat yang mengurus aspek politik, militer, keagamaan, dan sosial, kesultanan ini berhasil mengelola wilayahnya dengan efektif. Struktur yang terorganisir ini berkontribusi pada stabilitas dan kejayaan Kesultanan Ternate sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan timur Nusantara.