Kebijakan-Kebijakan Penting pada Era Reformasi Indonesia

Era reformasi adalah periode sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1998, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Era ini ditandai oleh perubahan-perubahan politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan tatanan negara yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa sub judul dan pembahasan mengenai kebijakan era reformasi:

Kebijakan Politik dan Hukum

Salah satu kebijakan politik dan hukum yang penting pada era reformasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang lebih bebas, adil, dan jujur. Pemilu pertama pada era reformasi dilaksanakan pada tahun 1999, dengan diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu ini menghasilkan perubahan komposisi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang sebelumnya didominasi oleh partai Golkar dan anggota ABRI. Pemilu ini juga memilih Presiden B.J. Habibie sebagai presiden pertama era reformasi¹.

Selain itu, kebijakan politik dan hukum lainnya yang dilakukan pada era reformasi adalah:

• Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, yang terdiri dari tokoh-tokoh sipil dan profesional¹.
• Mengatasi masalah dwifungsi ABRI, yaitu peran ganda ABRI sebagai alat pertahanan negara dan alat politik pemerintah. Pada tahun 1999, ABRI diubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dibebaskan dari keterlibatan politik praktis¹.
• Mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998, yang menghasilkan beberapa amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini antara lain menghapus Ketetapan MPR No. XI/MPR/1966 tentang Supersemar, menetapkan masa jabatan presiden maksimal dua periode lima tahun, dan menegaskan hak asasi manusia¹.
• Mencabut pembredelan pers, yang memberikan kebebasan bagi media massa untuk menyampaikan informasi dan pendapat tanpa sensor atau tekanan dari pemerintah².
• Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi di Indonesia³.

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi pada era reformasi diwarnai oleh upaya untuk mengatasi dampak krisis moneter Asia 1997-1998, yang menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melonjak, pertumbuhan ekonomi negatif, dan utang luar negeri meningkat. Beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan pada era reformasi adalah:

• Melakukan restrukturisasi perbankan nasional, dengan menutup sejumlah bank bermasalah, membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan menerapkan program penjaminan simpanan nasabah¹.
• Melaksanakan program-program bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF), dengan syarat-syarat seperti pemotongan subsidi BBM, peningkatan tarif listrik dan air, privatisasi BUMN, dan reformasi fiskal¹.
• Memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM pada tahun 2005⁴.
• Mendorong pengembangan sektor riil, seperti industri, pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Salah satu program yang diluncurkan adalah Visit Indonesia Year 2008, yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia⁴.
• Membayar utang luar negeri secara bertahap kepada lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank⁴.

Kebijakan Sosial dan Budaya

Kebijakan sosial dan budaya pada era reformasi mencerminkan semangat untuk menghormati keragaman dan hak-hak masyarakat. Beberapa kebijakan sosial dan budaya yang dilakukan pada era reformasi adalah:

• Melaksanakan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah¹.
• Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan menyelesaikan berbagai konflik separatisme dan etnis yang terjadi di beberapa daerah, seperti Aceh, Papua, Maluku, dan Kalimantan¹.
• Meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN, sesuai dengan amandemen UUD 1945⁴.
• Mendorong pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM), dengan memberikan bantuan modal, fasilitas perizinan, dan pelatihan keterampilan⁴.
• Melindungi hak-hak perempuan, anak, dan kelompok minoritas, dengan menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka⁴.

Sumber:
(1) Daftar Presiden Era Reformasi dan Kebijakannya – Materi Sejarah Kelas 12. https://www.zenius.net/blog/presiden-kebijakan-reformasi.
(2) Kebijakan-Kebijakan Presiden Pada Masa Reformasi – Freedomsiana. https://www.freedomsiana.id/kebijakan-kebijakan-presiden-pada-masa-reformasi/.
(3) Peristiwa Penting Era Reformasi – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/070000669/peristiwa-penting-era-reformasi.
(4) Perkembangan Politik pada Masa Reformasi – Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/27/083000669/perkembangan-politik-pada-masa-reformasi.