Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri

1. Faktor Struktural

Formalisasi syariat Islam di era reformasi semakin gencar dilakukan seiring dengan angin segar demokrasi yang semakin berhembus di Indonesia di mana mayoritas penduduknya berafama islam. Tidak seperti halnya dengan fiqh klasik, dimana fiqh perkawinannya mendapatkan porsi yang lebih banyak diulas oleh para ulama dibandingkan dengan permasalahan lainnya seperti kewarisan, wakaf, dan lain-lain, maka dalam pembaruan atau modernisasi hukum Islam fiqh perkawinan tidak begitu banyak menerima bentuk pembaruan sejak reformasi bergulir. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dengan dibekukannya upaya yang telah dilakukan oleh TIM CLD-KHI (Counter Legal Draft-Komplilasi Hukum Islam) untuk melakukan revisi terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam Komplilasi Hukum Islam pada sekitar tahun 2004.[1]

Di antara alasan penting tersebut adalah perlunya perumusan kembali tentang sejumlah pasal dalam KHI-Inpres yang sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konversi internasional yang telah diratifikasi, misalnya Deklarasi Universal tentang HAM. Demikian juga dari sudut metrodologi, KHI-Inpres masih terkesan replika hukum fiqh ulama masa dahulu (Timur Tengah/Arab) dan belum sepenuhnya dalam nuansa (fiqh) keindonesiaan.[2] Namun hal itu tidak memberikan perubahan hukum yang berarti terhadap problematika hukum nikah siri.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan pokok hukum perkawinan merupakan sumber otoritas dalam pengaturan dan penerbitan perkawinan yang harus mengakomodir hukum-hukum perkawinan agama masing-masing (yang ada di Indonesia) yang juga dipegangi secara kuat oleh para peganutnya. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 dan 2 No.1 Tahun 1974 yang menitik beratkan pada keabsahan perkawinan jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.[3] Walaupun tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan, pencatatan merupakan penertiaban hukum yag akan berimplikasi pada persoalan administrasi negara seperti penertiban akta kelahiran anak dan lain-lain. Oleh karenanya perkawinan yang tidak tercatat dianggap melanggar undang-undang, namun hanya bersifat perdata yang dikenai hukuman berupa denda. Adanya rancangan undang-undang kriminalisasi bagi pelaku nikah siri (tidak tercatat) yang digodok pada tahun 2010 bertujuan untuk menaikkan status hukuman terhadap perkawinan yang tidak tercatat sebagai pelanggaran pidana sehingga dapat dikenakan hukuman penjara dan denda (namun sampai saat ini belum ada penetapan).