Gono-Gini Dalam Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kemunculan wacana harta bersama dalam masyarakat Indonesia memang sudah digariskan dalam Undang-Undang resmi Negara Republik Indonesia, artinya keberadaan harta bersama itu sudah dilegalkan dan punya kekuatan hukum dalam peradilan Indonesia.

Salah satu undang-undang yang mengatur adanya harta bersama suami dna istri adalah Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Kitab ini juga biasa disebut oleh banyak orang dengan istilah Kitab BW; yakni singkatan dari “Burgerlijk Wetboek voor Indonesie” dalam bahasa Belanda.

Dalam kitab BW, masalah harta bersama dijelaskan lengkap beserta pada BAB VI, dan dijelaskan dalam 19 pasal yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama membahas tentang definisi. Bagian tentang pengaturan dan bagian terakhir tentang pembubaran harta bersama.

Di pasal 119 yang merupakan pasal pertama, menjelaskan:

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Pasal 122 menegaskan lagi:

Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugiankerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

2. UU Perkawinan Tahun 1974

Tidak cukup hanya dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemerintah pada tahun 1974 mengeluarkan lagi Undang-Undang tentang Perkawinan yang di dalamnya juga membahas sekaligus menegaskan legalitas harta bersama dalam Negara ini.

Dalam Undang-Undang tersebut, yakni UndangUndang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami dan istri dijelaskan pada BAB VII dengan judul “Harta Benda Dalam Perkawinan”. Pasal 35

  • Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
  • Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adal.ah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

  • Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
  • Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing.