Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah berjuang melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno dan Hatta, yang dibawa ke Rengasdengklok oleh sekelompok pemuda untuk mempercepat proklamasi¹. Namun, kemerdekaan Indonesia tidak diakui oleh Belanda, yang berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya perang kemerdekaan atau revolusi nasional Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949².

Masa Awal Kemerdekaan (1945-1949)

Masa awal kemerdekaan Indonesia ditandai dengan berbagai tantangan dan konflik, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa ini adalah:

• Pembentukan pemerintahan Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Pemerintahan ini mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun negara baru, seperti UUD 1945, Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara, dan lain-lain³.
• Perlawanan terhadap agresi militer Belanda, yang dilakukan dua kali, yaitu pada tahun 1947 (Agresi Militer I) dan 1948 (Agresi Militer II). Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatannya dengan bantuan diplomasi internasional, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
• Pemberontakan PKI 1948, yang merupakan sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri yaitu Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), SOBSI, dan Pesindo. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, Amir Sjarifuddin, D.N. Aidit, M.H. Lukman, dan Njoto. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pemerintah dengan bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI).
• Perundingan Linggarjati, Renville, dan Roem-Royen, yang merupakan serangkaian perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk mencapai penyelesaian damai atas konflik kemerdekaan. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan, seperti pengakuan de facto Belanda terhadap Republik Indonesia, pembentukan Negara Indonesia Serikat (NIS) yang terdiri dari Republik Indonesia dan negara-negara boneka Belanda di luar Jawa dan Sumatera, pengembalian Irian Barat kepada Belanda, dan lain-lain.
• Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda. Pengakuan ini ditandatangani oleh Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia Serikat dan Willem Drees sebagai perdana menteri Belanda. Pengakuan ini juga disaksikan oleh perwakilan PBB.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Masa demokrasi liberal adalah masa dimana Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan multipartai. Masa ini ditandai dengan berbagai ciri-ciri, seperti:

• Pembubaran Negara Indonesia Serikat (NIS) dan pembentukan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Hal ini dilakukan setelah adanya perlawanan dari rakyat dan tentara terhadap konsep federalisme yang dianggap sebagai sisa-sisa kolonialisme Belanda.
• Penyelenggaraan pemilihan umum pertama pada tahun 1955, yang diikuti oleh 29 partai politik. Hasil pemilihan umum ini menunjukkan bahwa tidak ada satu partai pun yang memperoleh mayoritas suara. Partai yang memperoleh suara terbanyak adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 22,3%, diikuti oleh Masyumi dengan 20,9%, Nahdlatul Ulama (NU) dengan 18,4%, PKI dengan 16,4%, dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan 8,8%.
• Terjadinya krisis politik dan pergantian kabinet yang sering. Dalam kurun waktu 9 tahun, terdapat 7 kabinet yang berkuasa, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Djuanda. Krisis politik ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persaingan antar partai, konflik antara eksekutif dan legislatif, intervensi militer dalam politik, dan lain-lain.
• Terjadinya pemberontahan regional atau PRRI/Permesta pada tahun 1957-1961, yang merupakan sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh sejumlah tokoh militer dan sipil di Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam hal pembagian kekuasaan dan sumber daya. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh pemerintah dengan bantuan TNI dan rakyat.
• Terjadinya nasionalisasi aset-aset asing pada tahun 1957-1958, yang merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Nasionalisasi ini dilakukan sebagai respons terhadap sikap Belanda yang tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Nasionalisasi ini juga didukung oleh rakyat dan tentara yang melakukan aksi-aksi seperti pemogokan dan sabotase.
• Terjadinya konfrontasi dengan Belanda mengenai Irian Barat pada tahun 1958-1962, yang merupakan sebuah konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda untuk merebut wilayah Irian Barat. Konflik ini berakhir dengan penandatanganan Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962, yang menyerahkan Irian Barat kepada PBB untuk kemudian diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.
• Terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh Soekarno sebagai presiden untuk membubarkan Konstituante (lembaga yang bertugas untuk menyusun konstitusi baru) dan mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dekrit ini juga menetapkan sistem demokrasi terpimpin sebagai sistem politik baru di Indonesia. Dekrit ini ditentang oleh sebagian besar partai politik, terutama Masyumi dan PSI, yang kemudian dilarang beroperasi.

Kesimpulan

Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal mengalami berbagai dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Masa ini merupakan masa pembentukan identitas nasional dan pembangunan dasar-dasar negara. Masa ini juga merupakan masa perjuangan melawan penjajahan dan imperialisme asing. Masa ini berakhir dengan berlakunya sistem demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno.

Sumber:
(1) Indonesia dalam tahun 1968 – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
(2) Pemberontakan PKI 1948 – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
(3) Peristiwa Rengasdengklok – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.