Ta’widh dan Ta’zir : Pengetian, Konsep dan Ketentuannya dalam Hukum Islam dan Perdata

Pengertian Ganti Rugi (Ta’widh)

Kata al-ta’widh berasal dari kata ‘iwadha (عوض), yang berarti ganti atau konpensasi. Sedangkan al ta’widh sendiri secara bahasa berarti maengganti (rugi) atau membayar konpensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Adanya dhaman (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “bahaya (beban berat) dihilangkan,” (adh-dhararu yuzal), artinya bahaya (beban berat) termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk berkurangnya kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya.

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau manyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut.

Sedangkan Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya “personal reparation”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Dasar Hukum Ta’widh

Surah Al-Maidah Ayat 1

Artinya “ hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu………..

Hadis Nabi riwayat ibnu majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya :

 “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

Kaidah Fikih :

“pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”

Konsep Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata

Menururut ketentuan pasal 1243 KUHPdt,  ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabilah debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Menurut M Yahya Harahap, kewajiban ganti-rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti-rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai dalam bahasa belanda disebut dengan ”in gebrekke stelling” atau ”in morastelling”. Ganti kerugian sebagaimana termasuk dalam pasal 1243 di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu: